Google Tanggapi 'Mahkamah Keluarga' dan Langkah-langkah Melawan Misi Menyesatkan di Google Maps
Google mengatasi masalah tag 'Mahkamah Keluarga' di Google Maps, menegaskan komitmennya dalam memerangi informasi palsu dan manipulatif.
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Google, raksasa teknologi asal Amerika Serikat, telah menghadapi sorotan tajam setelah munculnya tag lokasi yang mencolok berjudul 'Mahkamah Keluarga' di dekat Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, dalam platform Google Maps. Tag ini telah menjadi perbincangan di media sosial dan mendapatkan perhatian lebih lanjut karena dihubungkan dengan upaya untuk mempromosikan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi, sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, serta sebagai keponakan Ketua MK Anwar Usman.
Dalam sebuah pernyataan tertulis pada hari Rabu, 25 Oktober, perwakilan Google menyatakan bahwa mereka telah mengatasi masalah ini dengan menghapus tag 'Mahkamah Keluarga', dan menegaskan bahwa informasi palsu, tidak akurat, atau menyesatkan tidak diterima di Google Maps. Mereka juga mengklaim memiliki kebijakan yang jelas untuk memastikan kualitas informasi di platform mereka.
Masalah ini pertama kali muncul di media sosial, dengan akun @narkosun memposting tangkapan layar yang menunjukkan Google Maps dengan tag lokasi 'Mahkamah Keluarga' yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Bahkan, saat mencari "Mahkamah Keluarga" di kolom pencarian, lokasi Gedung MK muncul.
Namun, Google segera mengambil tindakan dengan mengganti tag tersebut menjadi yang semestinya, yaitu "Mahkamah Konstitusional Republik Indonesia". Mereka juga berusaha menghapus atau memblokir akun yang bertanggung jawab atas perubahan tag ini, sesuai dengan kebijakan mereka terkait Konten Terlarang dan Dibatasi.
Sementara Google telah menangani masalah ini dengan cepat, Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengakui adanya masalah tersebut. Mutia Fria, Kepala Subbagian Humas MK, mengatakan bahwa mereka telah mengetahui masalah ini dan sedang membahasnya secara internal sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. MK sendiri telah menuai kritik atas keputusan terkait uji materi batas usia cawapres, yang dianggap oleh sebagian pengamat sebagai tindakan yang melanggengkan politik dinasti Jokowi.
Kasus ini menunjukkan pentingnya peran Google dalam memastikan integritas informasi di platform mereka, terutama terkait dengan isu-isu politik yang sensitif. Dalam era informasi digital, langkah-langkah untuk melawan misinformasi dan informasi menyesatkan menjadi semakin krusial, dan perusahaan teknologi seperti Google memiliki peran yang besar dalam memastikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada pengguna mereka.
