Google Bersikap Tegas: 'Mahkamah Keluarga' Dihapus dari Google Maps

Cydem,co.id' Jakarta - Google, raksasa teknologi asal Amerika Serikat, secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka telah mengatasi masalah tag kontroversial 'Mahkamah Keluarga' yang muncul di lokasi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, di platform Google Maps. Tag tersebut, yang sebelumnya mencuat di media sosial, mengundang perhatian karena diduga terkait dengan upaya memuliskan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi, dan keponakan Ketua MK Anwar Usman, sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.

Seorang perwakilan Google menyatakan dalam keterangan tertulis pada Rabu (25/10), "Masalah telah diperbaiki. Menambahkan informasi palsu, tidak akurat, atau menipu, tidak dapat diterima di Google Maps." Google juga mengungkapkan bahwa mereka telah menghapus tag tersebut dan mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi pengguna yang mencoba memanipulasi informasi di platform mereka.

Kasus ini muncul ketika sebuah unggahan dari akun @narkosun memperlihatkan tangkapan layar Google Maps dengan tag 'Mahkamah Keluarga' yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Bahkan ketika kata kunci "Mahkamah Keluarga" dimasukkan ke kolom pencarian, lokasi gedung MK tersebut muncul. Namun, pada pengecekan terakhir CNNIndonesia.com pada Selasa (24/10) pukul 10.31 WIB, tag tersebut sudah diganti dengan "Mahkamah Konstitusional Republik Indonesia".

Google menjelaskan bahwa mereka memiliki kebijakan yang jelas untuk memastikan kualitas informasi di platform mereka. Mereka menanggapi pelanggaran terhadap kebijakan ini dengan serius dan berkomitmen untuk menghapus konten yang tidak pantas serta memblokir atau menghapus akun yang bertanggung jawab.

Sementara itu, pihak MK mengaku telah mengetahui masalah ini. Kepala Subbagian Humas MK, Mutia Fria, menyatakan, "Kita udah tahu sih, kita sedang bahas dulu, apa akan kita sikapi, nanti setelah pembahasan itu." MK, yang dipimpin oleh paman Gibran, telah menerima kritik atas keputusan mereka dalam uji materi batas usia calon wakil presiden. Keputusan ini dianggap oleh beberapa pengamat sebagai langkah melanggengkan politik dinasti Jokowi.

Kasus 'Mahkamah Keluarga' di Google Maps mencerminkan tantangan dalam menghadapi penyebaran informasi palsu dan manipulatif di era digital. Meskipun Google telah mengambil tindakan cepat, kejadian ini menggarisbawahi perlunya perhatian terus-menerus terhadap integritas informasi online, serta kewaspadaan terhadap upaya-upaya yang bertujuan merusak citra institusi dan individu.