Gibran Tanggapi Wacana Koalisi Permanen: Tantangan Terhadap Wacana 'Barisan Nasional'
Usulan PSI untuk koalisi permanen menimbulkan reaksi beragam dari berbagai kalangan politik
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, memberikan tanggapannya terhadap wacana pembentukan koalisi permanen Prabowo-Gibran yang dikenal sebagai 'Barisan Nasional'. Gibran mengarahkan pertanyaan kepada Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie, yang dianggap sebagai pengusul konsep tersebut.
"Saya belum bisa memberikan tanggapan saat ini. Silakan tanyakan kepada orang yang mengusulkan," kata Gibran saat diwawancarai di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (14/3).
Gibran, yang merupakan putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa pembicaraan mengenai pembentukan koalisi permanen pendukung Prabowo-Gibran belum pernah terjadi, termasuk mengenai usulan Jokowi sebagai pemimpin koalisi tersebut.
"Belum ada pembicaraan seperti itu hingga saat ini," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie, menyatakan keinginannya untuk meniru model koalisi permanen 'Barisan Nasional' di Malaysia dengan membentuk koalisi serupa di Indonesia. Jeffrie mengusulkan Presiden Joko Widodo sebagai ketua dalam koalisi tersebut, yang menurutnya harus terkoneksi dari tingkat partai pusat hingga daerah.
"Wacana ini sudah saya ungkapkan beberapa kali kepada tokoh-tokoh penting. Sangat penting bagi kita untuk mengembangkan konsep koalisi permanen yang dapat mengadopsi nama seperti Barisan Nasional di Malaysia. Atau kita dapat menggunakan nama Barisan Rakyat," ungkap Jeffrie dalam kanal YouTube Podcast Zulfan Lindan Unpacking yang diunggah pada 1 Maret lalu.
Reaksi terhadap wacana ini beragam dari berbagai pihak. Sebagian besar kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) dan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih enggan menyatakan sikap yang jelas terkait usulan tersebut. Alasan mereka adalah bahwa usulan dari PSI belum pernah dibahas dengan para pimpinan partai.
Namun, pandangan berbeda datang dari Partai Demokrat, yang dengan tegas menolak usulan PSI.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menegaskan bahwa partai tidak akan menyerahkan kedaulatan dan kebijakannya kepada individu di luar partai, termasuk Jokowi.
"Tidak mungkin partai menyerahkan kedaulatan dan kebijakannya kepada seseorang di luar partai, termasuk Jokowi, seperti yang diusulkan oleh PSI," kata Syarief melalui pesan singkat pada Kamis (14/3).
