Malaysia Menyerukan Reformasi Serius di PBB Menghadapi Tantangan Dunia yang Meningkat

Cydem.co.id, Jakarta - Malaysia telah memanggil untuk melakukan reformasi yang serius di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingat tantangan yang serius yang dihadapi dunia saat ini. Menlu Malaysia, Zambry Abd Kadir, mengemukakan seruan tersebut pada Rabu (5/7/2023) dalam pidatonya di sesi Biro Koordinasi Gerakan Non-Blok di Baku. Ia menyampaikan, "PBB membutuhkan reformasi serius, dan dalam menghadapi tantangan serius di dunia, reformasi tersebut akan membawa manfaat."

Dalam pidatonya, Menlu Malaysia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap peningkatan pernyataan dan tindakan kebencian yang terjadi di seluruh dunia, seperti kasus pembakaran Al-Qur'an di Swedia. Ia juga menyoroti ancaman keamanan di Laut China Selatan. Gerakan Non-Blok (GNB), sebuah organisasi internasional yang mewakili kepentingan dan aspirasi negara-negara berkembang, menjadi tempat di mana seruan ini diutarakan.

PBB, sebagai lembaga internasional dengan tujuan mulia untuk menjaga perdamaian dan kerjasama internasional, memiliki peran yang penting dalam mengatasi tantangan global. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terdapat panggilan yang semakin kuat untuk melakukan reformasi total terhadap PBB. Meskipun reformasi merupakan proses yang kompleks dan menantang, ada beberapa hambatan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Salah satu hambatan utama dalam reformasi PBB adalah struktur birokrasi yang kompleks dan proses pengambilan keputusan yang lambat. Dengan keanggotaan dari 193 negara, setiap keputusan penting memerlukan persetujuan dari jumlah negara yang besar, yang sering kali menghasilkan keputusan yang terlambat atau terhambat. Reformasi perlu mencakup penyederhanaan struktur birokrasi dan pengambilan keputusan yang lebih efisien.

Selain itu, PBB bergantung pada kontribusi finansial dari negara-negara anggota untuk menjalankan operasinya. Namun, banyak negara anggota menghadapi keterbatasan keuangan atau tidak memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja PBB dalam menjalankan mandatnya. Reformasi perlu melibatkan peningkatan keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta pemerataan kontribusi negara-negara anggota.

Selain itu, untuk mencapai reformasi total PBB, diperlukan konsensus global dari semua negara anggota. Namun, perbedaan pendapat dan kepentingan di antara negara-negara tersebut dapat menghambat kemajuan dalam reformasi. Beberapa negara mungkin enggan mengorbankan kepentingan nasional mereka untuk mendukung perubahan substansial dalam struktur dan kebijakan PBB. Penting untuk membangun dialog dan kerjasama yang lebih kuat guna mencapai kesepakatan bersama.

Selanjutnya, Dewan Keamanan PBB, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, memiliki lima anggota tetap yang memiliki kekuatan veto. Hal ini berarti bahwa keputusan penting dapat diblokir oleh salah satu dari kelima anggota tetap tersebut, meskipun mayoritas anggota Dewan Keamanan mendukungnya. Reformasi perlu melibatkan evaluasi kembali kekuatan veto dan upaya untuk meningkatkan kewajaran dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB.

Reformasi PBB yang serius dan komprehensif diperlukan untuk memastikan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan global yang semakin meningkat. Dengan melibatkan negara-negara anggota dan mengatasi hambatan yang ada, PBB dapat menjadi lembaga yang lebih responsif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan dunia saat ini.