KPK Sukses Menyetorkan Dana Rp12,3 Miliar dari Eks Wali Kota Bekasi dan Mantan Kepala BPN Riau ke Kas Negara
Mantan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen, menjadi terpidana yang dirampas uang senilai Rp10,2 miliar
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat prestasi signifikan hari ini dengan berhasil menyetorkan dana senilai Rp12,3 miliar ke kas negara. Uang tersebut berasal dari uang rampasan dan cicilan uang pengganti yang dikenakan kepada mantan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen, dan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, M Syahrir, yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi yang menggemparkan.
Menurut keterangan resmi dari KPK, uang sebesar Rp10,2 miliar berhasil dirampas dari Rahmat Effendi, mencakup sejumlah uang tunai dan mata uang asing, sesuai dengan keputusan hakim. Pepen, yang telah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Putusan Mahkamah Agung (MA) juga mewajibkannya membayar denda sebesar Rp1 miliar, yang akan digantikan dengan tambahan enam bulan kurungan, serta mencabut hak politiknya selama tiga tahun setelah menjalani masa pidana pokok.
Sementara itu, M Syahrir, mantan Kepala BPN Riau yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang, membayar cicilan uang pengganti sebesar Rp2,1 miliar. Uang ini merupakan bagian dari proses hukum yang dijalani olehnya setelah divonis 12 tahun penjara.
Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, menyatakan bahwa penyetoran ini adalah bukti nyata komitmen KPK dalam memaksimalkan upaya pemulihan aset negara yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi. "Komitmen KPK untuk terus melakukan penyetoran ke kas negara dari penagihan hasil korupsi yang dinikmati para terpidana adalah salah satu instrumen untuk memaksimalkan asset recovery," ujarnya.
Berita ini telah menggugah perhatian masyarakat karena menunjukkan bahwa upaya KPK dalam memberantas korupsi tidak hanya berhenti pada proses hukum terhadap para pelaku, tetapi juga melibatkan pengembalian dana hasil kejahatan tersebut ke kas negara. Keberhasilan ini memberi harapan bahwa penindakan terhadap tindak korupsi di Indonesia semakin efektif dan berdampak nyata pada pemulihan ekonomi negara.
