Klarifikasi Timnas AMIN Terkait Anggaran Alutsista Bekas: Anies Baswedan dan Anggaran Rp700 Triliun
Anies Baswedan mengkritik anggaran Kementerian Pertahanan dalam debat Pilpres, menyebutnya Rp700 triliun untuk alutsista bekas
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Pernyataan kontroversial Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengenai anggaran pembelian alutsista bekas senilai Rp700 triliun memicu serangkaian klarifikasi dan tanggapan dari pihak Timnas AMIN serta Juru Bicara Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) AMIN, Billy David, memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pernyataan Anies. Menurutnya, angka tersebut bukan hanya terkait anggaran pembelian alutsista, melainkan merupakan total anggaran dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) selama periode 2020-2024.
"Jadi Rp700 triliun itu sebenarnya adalah data anggaran Kemenhan selama lima tahun. Saya luruskan bahwa itu adalah anggaran lima tahun selama periode 2019-2024," ujarnya kepada wartawan di Markas Pemenangan AMIN.
Namun, Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, merespons dengan menilai bahwa Anies telah memberikan informasi yang tidak akurat. Dahnil menjelaskan bahwa anggaran Kemenhan pada tahun 2023 sebesar Rp131 triliun, dengan sekitar Rp30 triliun di antaranya dialokasikan untuk pembelian alutsista. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pembelian alutsista bekas pada tahun 2023 karena rencana pembelian 12 Pesawat Tempur Mirage 2000-5 dari Qatar ditunda.
"Anies berbohong terkait belanja alutsista bekas sebesar Rp700 triliun. Anggaran Kemhan pada 2023 sekitar Rp131 triliun, dengan alokasi Rp30 triliun untuk alutsista berbagai jenis. Tidak ada pembelian bekas pada tahun 2023 karena rencana pembelian Mirage ditunda," kata Dahnil pada Senin (8/1).
Sebelumnya, dalam debat KPU yang digelar pada Minggu (7/1) malam, Anies Baswedan mengkritik anggaran di Kemhan, menyinggung pembobolan website Kemhan pada 2023, dan menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp700 triliun tidak dapat dipertahankan oleh Kementerian Pertahanan, karena digunakan untuk membeli alutsista bekas.
Kontroversi ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan perdebatan terkait transparansi anggaran dan kebijakan pertahanan nasional. Pernyataan dan klarifikasi ini memperkuat betapa pentingnya keterbukaan dan kejelasan informasi dalam menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat.
