Inovasi atau Kemunduran? KPU Hapus Grafik Sirekap, Publik Diminta Hitung Manual Hasil Pemilu
Alasan di balik penghapusan grafik tersebut adalah untuk menghindari prasangka publik terkait ketidakakuratan data
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil keputusan berani dengan menghapus grafik tabulasi data perolehan suara Pemilu Serentak 2024 dari platform Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Langkah ini memaksa masyarakat untuk melakukan penghitungan secara manual dari setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara).
Dalam pembaruan terbaru Sirekap, menu "Hitung Suara" telah dipangkas. Grafik yang sebelumnya memudahkan visualisasi hasil perolehan suara pilpres dan pileg kini tidak lagi tersedia. Keputusan ini meninggalkan publik dengan satu opsi: membuka satu per satu hasil dari setiap TPS untuk melihat perolehan suara.
Dengan jumlah TPS mencapai 823.220, termasuk TPS di dalam dan luar negeri, mencari hasil perolehan suara menjadi tugas yang memakan waktu. Tanpa grafik yang menyajikan ringkasan data, masyarakat dihadapkan pada proses manual yang rumit.
Untuk memeriksa hasil suara dari TPS tertentu, masyarakat diarahkan untuk mengunjungi situs resmi KPU. Di sana, mereka harus memasukkan parameter seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan nomor TPS yang diinginkan. Baru setelah itu, data hasil perhitungan suara akan muncul.
Meskipun langkah ini dianggap sebagai kemunduran oleh sebagian masyarakat, Komisioner KPU Idham Holik memberikan alasan yang jelas. Menurutnya, sistem Sirekap mengalami ketidakakuratan yang dapat menimbulkan prasangka di masyarakat.
"Hapusnya grafik data Sirekap bertujuan untuk mencegah terjadinya prasangka di ruang publik. Ketidakakuratan hasil pembacaan teknologi Sirekap bisa menimbulkan polemik jika tidak akurat," ujar Idham.
Keputusan KPU ini menuai beragam respons dari masyarakat. Sebagian menyambut positif langkah penyederhanaan ini, sementara yang lain mengkritiknya sebagai penghambatan akses informasi. Namun, keberlanjutan pemilu tanpa grafik tabulasi data Sirekap menempatkan tanggung jawab lebih besar pada masyarakat untuk mengakses dan menganalisis hasil pemilu secara manual.
