Kontroversi Pengakuan Agus Rahardjo: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Tidak Percaya Jokowi Berteriak hingga KPK Menolak

Pengakuan Agus Rahardjo muncul dalam program Rosi Kompas TV, menyebut Jokowi marah di Istana pada 2017 terkait kasus e-KTP

Kontroversi Pengakuan Agus Rahardjo: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Tidak Percaya Jokowi Berteriak hingga KPK Menolak
Bahlil Lahadalia tak percaya dengan pengakuan Agus Rahardjo yang mengatakan Jokowi mengintervensi kasus korupsi e-KTP.

Cydem.co.id' Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menghadirkan ketidakpercayaannya terhadap pengakuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Dalam pengakuan kontroversialnya, Agus Rahardjo menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah dan berteriak agar kasus korupsi e-KTP dihentikan pada 2017. Bahlil menilai bahwa karakter Jokowi yang lebih tenang saat marah tidak sesuai dengan cerita Agus Rahardjo. Ia menyatakan bahwa Presiden Jokowi cenderung diam dan tidak ekspresif saat marah, lebih mengikuti pola perilaku orang Jawa.

Bahlil Lahadalia, yang berasal dari Papua, menyoroti perbedaan gaya ekspresi antara dirinya dan Presiden. Ia menjelaskan bahwa sebagai orang Papua, ia lebih ekspresif dan cenderung "meledak-ledak" bila meradang, berbeda dengan karakteristik orang Jawa yang lebih tenang dan diam saat marah.

Pernyataan ini muncul setelah Agus Rahardjo mengungkapkan dalam program Rosi Kompas TV bahwa Jokowi telah memarahinya di Istana pada 2017, meminta agar KPK menghentikan penyelidikan kasus e-KTP. Namun, KPK menolak permintaan tersebut, dan menurut Agus, penolakan itu kemudian berdampak pada revisi UU KPK pada 2019.

Bahlil menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kesaksian Agus Rahardjo dan menilai perlu dicek saksinya. Meski Bahlil tidak mengetahui secara langsung tentang kasus e-KTP pada 2017, ia menunjukkan keraguan terhadap cerita yang disampaikan oleh Ketua KPK tersebut.

Kontroversi ini semakin memperumit isu politik di Indonesia, terutama menjelang Pemilihan Presiden 2024. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana telah membantah adanya pertemuan tersebut dalam agenda presiden, menambahkan lapisan ketidakjelasan terkait pengakuan Agus Rahardjo.