Google Memperbaiki Tag Lokasi 'Mahkamah Keluarga' di Google Maps
Google mengonfirmasi penyelesaian masalah tag 'Mahkamah Keluarga' di Google Maps, menegakkan prinsip integritas informasi pada platform mereka.
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Google, raksasa teknologi asal Amerika Serikat, mengambil langkah tegas untuk melawan misinformasi yang berkembang di platform Google Maps. Mereka mengakui dan segera mengatasi masalah tag lokasi 'Mahkamah Keluarga' di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Tag tersebut telah mencuat di media sosial dan disambungkan dengan upaya memuliskan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi, dan keponakan Ketua MK Anwar Usman, sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.
Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada Rabu (25/10), seorang perwakilan Google menyatakan, "Masalah telah diperbaiki. Menambahkan informasi palsu, tidak akurat, atau menipu, tidak dapat diterima di Google Maps." Perusahaan ini juga mengungkapkan bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk menghapus atau memblokir akun yang bertanggung jawab atas perubahan tag tersebut, sesuai dengan kebijakan mereka terhadap Konten Terlarang dan Dibatasi.
Tag 'Mahkamah Keluarga' ini mencuat di Google Maps dan memicu reaksi di media sosial. Bahkan, pada Selasa (24/10), tag tersebut masih terlihat ketika mencari "Mahkamah Keluarga" di kolom pencarian. Namun, Google dengan cepat menggantinya dengan tag yang benar, yaitu "Mahkamah Konstitusional Republik Indonesia".
Pihak Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memberi tanggapan terhadap kasus ini. Kepala Subbagian Humas MK, Mutia Fria, menyatakan bahwa mereka mengetahui masalah ini dan sedang membahasnya secara internal. "Kita udah tahu sih, kita sedang bahas dulu, apa akan kita sikapi, nanti setelah pembahasan itu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang upaya melawan misinformasi, terutama dalam konteks politik Indonesia menjelang Pilpres 2024. Beberapa kalangan mengkritik MK karena keputusan mereka yang dianggap melanggengkan politik dinasti, terkait dengan putusan uji materi batas usia calon wakil presiden.
Langkah tegas dari Google ini memberikan contoh bagaimana perusahaan teknologi dapat berperan aktif dalam melawan penyebaran informasi palsu dan menyesatkan, serta mengingatkan masyarakat akan pentingnya berhati-hati terhadap informasi yang ditemukan di platform daring.
