Film "Dirty Vote" Picu Respons Ketua Umum Golkar dan PAN: Pemilu 2024 Tanpa Kecurangan?

Film dokumenter "Dirty Vote" memunculkan respons dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang menilai film tersebut sebagai black campaign

Film "Dirty Vote" Picu Respons Ketua Umum Golkar dan PAN: Pemilu 2024 Tanpa Kecurangan?
Ketum Golkar dan PAN kompak tidak percaya dengan film Dirty Vote soal kecurangan Pemilu 2024.

Cydem.co.id' Jakarta - Film dokumenter terbaru berjudul "Dirty Vote" memunculkan respons dari dua tokoh politik utama Indonesia, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas). Film ini mengungkap berbagai kecurangan yang diduga terjadi selama Pemilu 2024.

Airlangga Hartarto, dalam tanggapannya, menilai bahwa film tersebut merupakan bentuk dari black campaign, terutama karena dirilis pada hari tenang Pemilu. Ia menyatakan bahwa tahapan Pemilu 2024 telah berlangsung lancar dan aman, dan menyerukan agar masyarakat mensukseskan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan.

"Saya kira seluruh rakyat Indonesia sudah punya pilihan dan putusan, ya kan. Kita tunggu saja. Jangan menyebarkan isu macam-macam, ini curang lah ini begitu lah, kan jadi membuat orang resah," ujar Airlangga.

Di sisi lain, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku belum menonton film tersebut karena masih sibuk dengan persiapan calon anggota legislatif PAN di Pemilu 2024. Namun, ia menyatakan keraguan terhadap dugaan kecurangan dalam Pemilu tersebut. Menurutnya, di era saat ini sulit untuk ada kecurangan karena proses Pemilu dilakukan secara terbuka.

"Zaman ini mana bisa curang? Masa zaman gini masih bisa curang tuh gimana. Emang masih ada yang rahasia? Curang itu gimana caranya sekarang itu?" ujar Zulhas.

Film "Dirty Vote" diproduksi oleh rumah produksi WatchDoc dengan melibatkan kolaborasi 20 lembaga lainnya, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia Corruption Watch, dan Perludem. Film ini menampilkan hasil riset kecurangan pemilu yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil.

Dengan dirilisnya film ini, masyarakat semakin terdorong untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya Pemilu, serta menuntut transparansi dan integritas dalam proses demokrasi.