Kementerian PUPR Ungkap Rencana Perbaikan 'Jalur Neraka' Parung Panjang: Upaya Holistik untuk Keselamatan dan Kesejahteraan

Cydem.co.id' Jakarta - Di bawah kepemimpinan Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, langkah proaktif diambil dalam menanggapi masalah serius di 'jalur neraka' Parung Panjang, Bogor. Melalui pernyataan yang jelas dan terbuka, Kementerian PUPR mengungkapkan rencana perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Menurut Juru Bicara Menteri PUPR, Endra S. Atmawidjaja, penanganan 'jalur neraka' tersebut merupakan kewenangan daerah, tepatnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam keterangan yang diberikan di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Jumat (2/2), Endra menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah ini.

"Kami mendorong Pemprov Jabar untuk mengajukan usulan pembangunan jalur khusus bagi truk tambang. Hal ini menjadi langkah awal yang akan dibahas dalam inpres jalan daerah tahun 2024," ujarnya.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, juga menyampaikan pandangannya mengenai perbaikan 'jalur neraka'. Menurutnya, perbaikan tersebut memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak lalu lintas dan keamanan.

"Hal ini tidak bisa dianggap enteng, karena perbaikan jalur tersebut dapat berdampak pada kemacetan yang lebih tinggi dan kerusakan yang cepat jika tidak ditangani dengan baik," jelas Hedy.

Kementerian PUPR menegaskan perlunya penanganan khusus terlebih dahulu pada jalur truk tambang sebelum memulai perbaikan 'jalur neraka'. Setelah pembangunan jalan tambang khusus dilakukan, pemerintah pusat akan turut berkontribusi dalam memperbaiki kerusakan yang terjadi.

"Kami akan membantu cost sharing untuk perbaikan jalan provinsi yang rusak di Parung Panjang, karena kami sadar bahwa ini bukan hanya masalah lokal, tetapi juga nasional," tambahnya.

'Jalur neraka' di Parung Panjang, Bogor, telah menjadi sumber keprihatinan masyarakat, terutama karena tingginya angka kecelakaan dan kerugian yang ditimbulkan. Satuan Lalu Lintas Polres Bogor mencatat bahwa selama tahun 2023, terdapat 12 kasus kematian yang terjadi akibat kecelakaan di jalur tersebut.

Rencana perbaikan 'jalur neraka' ini menjadi sebuah langkah penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menanggapi tantangan infrastruktur yang kompleks dengan pendekatan yang holistik dan inklusif.