Gibran Soal Usulan Koalisi Permanen: Tanyakan Kepengusul
Gibran menanggapi wacana koalisi permanen dengan menyoroti kebutuhan klarifikasi lebih lanjut
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi wacana pembentukan koalisi permanen Prabowo-Gibran 'Barisan Nasional' dengan mengarahkan pertanyaan kepada Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie, sebagai pengusulnya.
"Saya belum bisa memberikan tanggapan saat ini. Silakan tanyakan kepada orang yang mengusulkan," kata Gibran saat diwawancara di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (14/3).
Gibran, putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), menjelaskan bahwa sampai saat ini, pembicaraan mengenai pembentukan koalisi permanen pendukung Prabowo-Gibran belum pernah dilakukan, termasuk soal usulan Jokowi sebagai pemimpin koalisi tersebut.
"Belum ada pembicaraan seperti itu hingga saat ini," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie, mengungkapkan keinginannya untuk meniru Malaysia dengan membentuk koalisi permanen 'Barisan Nasional' di Indonesia. Dalam koalisi tersebut, Jeffrie menyarankan Presiden Joko Widodo sebagai ketua. Menurutnya, koalisi permanen harus terkoneksi dari tingkat partai pusat hingga daerah.
"Saya telah beberapa kali mengungkapkan kepada tokoh-tokoh penting pentingnya kita mengembangkan konsep koalisi permanen yang dapat mengadopsi nama seperti Barisan Nasional di Malaysia. Atau kita dapat menggunakan nama Barisan Rakyat," ungkap Jeffrie dalam kanal YouTube Podcast Zulfan Lindan Unpacking, yang diunggah pada 1 Maret lalu.
Wacana tersebut memperoleh tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) dan Partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) umumnya belum mengungkapkan sikap yang jelas terkait usulan tersebut. Mereka berargumen bahwa usulan dari PSI belum pernah dibahas dengan para pimpinan partai.
Namun, pendekatan yang berbeda datang dari rekan satu koalisi, yaitu Partai Demokrat, yang dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan usulan PSI.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menjelaskan bahwa partai tidak akan menyerahkan kedaulatan dan kebijakannya kepada individu di luar partai, termasuk Jokowi.
"Tidak mungkin partai menyerahkan kedaulatan dan kebijakannya kepada seseorang di luar partai, termasuk Jokowi, seperti yang diusulkan oleh PSI," kata Syarief melalui pesan singkat pada Kamis (14/3).
