Kementerian PUPR Bicara Terus Terang Mengenai Rencana Perbaikan 'Jalur Neraka' Parung Panjang

Cydem.co.id' Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono mengungkapkan secara terus terang mengenai rencana perbaikan 'jalur neraka' di Parung Panjang, Bogor. Juru Bicara Menteri PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menegaskan bahwa jalur tersebut merupakan kewenangan daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan perbaikan, Pemprov Jabar perlu mengusulkan pembangunan jalan khusus bagi truk tambang tersebut kepada pemerintah pusat.

"Dalam konteks ini, kita telah meminta kepada pihak Pemprov untuk mengusulkan pembangunan jalur khusus bagi truk tambang. Hal ini perlu menjadi inisiatif Pemprov Jabar, dan apabila diusulkan dan disetujui, akan masuk dalam instruksi presiden (inpres) terkait pengembangan jalan di daerah," ungkapnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Jumat (2/2).

Jubir Basuki menekankan bahwa langkah pertama adalah mengajukan usulan pembangunan jalur khusus untuk tambang, dan pembahasannya akan dilakukan dalam inpres jalan daerah tahun 2024.

Pendapat senada disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, yang menjelaskan bahwa kewenangan perbaikan 'jalur neraka' tersebut berada di tangan Pemerintah Provinsi. Menurutnya, Pemprov Jabar sudah memiliki strategi perbaikan, yaitu dengan membuat jalur khusus truk tambang terlebih dahulu.

"Perbaikan akan berpotensi mengganggu lalu lintas, dan jika dilakukan saat ini, akan menyebabkan kemacetan yang lebih tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan cepat pada jalur tersebut akibat lalu lintas truk tambang. Oleh karena itu, kami ingin melihat pendekatan yang lebih holistik dalam penanganannya," jelas Hedy.

Kementerian PUPR berharap adanya penanganan khusus terlebih dahulu pada jalur truk tambang di Parung Panjang sebelum memulai perbaikan 'jalur neraka' yang rusak. Setelah pembangunan jalan tambang khusus, pemerintah pusat akan berkontribusi dalam memperbaiki kerusakan yang terjadi.

"Kami ingin melihat bagaimana rencana pembangunan jalur tambang, kapan pelaksanaannya, dan saat ini tengah berkomunikasi dengan pemerintah provinsi. Pemprov sudah menunjukkan komitmen untuk melanjutkan pembangunan jalur tambang tersebut," tambahnya.

Hedy menegaskan bahwa setelah terjadi pembangunan jalur khusus, pemerintah pusat akan turut membantu dalam cost sharing untuk perbaikan jalan provinsi yang rusak di Parung Panjang, mengingat jalur tersebut merupakan jalan provinsi, bukan jalan nasional.

'Jalur neraka' di Parung Panjang, Bogor, telah menimbulkan banyak korban, terutama karena truk-truk pengangkut hasil tambang yang melintasi jalan umum, merusak kontur jalan, dan membahayakan pengendara lain. Selama tahun 2023, Satuan Lalu Lintas Polres Bogor mencatat 12 orang meninggal dunia akibat kecelakaan di jalur tersebut, sejak awal Januari hingga 19 Desember 2023.