Kritik Tajam dari Edy Rahmayadi Terhadap Pembangunan IKN: "Menambah Masalah Lagi"
Mantan Gubernur Sumut menyatakan bahwa pembangunan IKN di Kalimantan Timur hanya menambah masalah, tidak menyelesaikan ketidakmerataan
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di wilayah Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, mengeluarkan kritik tajam terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Menurut Edy, tidak adanya pemerataan sosial ekonomi di setiap daerah di Indonesia menyebabkan terjadinya kesenjangan yang semakin membesar.
Edy Rahmayadi, mantan Gubernur Sumatra Utara, berpendapat bahwa fokus pembangunan yang terpusat di Jakarta telah mendorong banyak orang untuk mencari pekerjaan di ibu kota, menciptakan ketidakmerataan ekonomi. "Apa yang terjadi di Jakarta? Semua itu tanda tak ada pemerataan," ujarnya. Selama ini, pembangunan yang signifikan hanya terjadi di Jakarta, menyebabkan ketidaksetaraan di berbagai wilayah.
Pernyataan kritis Edy Rahmayadi juga mengarah ke proyek IKN yang dianggapnya hanya akan menambah masalah. Ia menilai pembangunan kota baru tersebut tidak akan memecahkan masalah ketidaksetaraan, melainkan justru memperdalam kesenjangan antarwilayah. "Kenapa tak dibangun kota-kota? Semua berkonsentrasi di provinsinya masing-masing. Eh, dibikinnya pula IKN lagi, menambah masalah lagi," ungkapnya.
Edy menggarisbawahi pentingnya pemerataan pembangunan di berbagai daerah, agar masyarakat tidak terpaksa berpindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Ia berpendapat bahwa pembangunan yang merata akan menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi.
Eks Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu juga menyentuh aspek pertumbuhan ekonomi, menyoroti bahwa pertumbuhan saat ini hanya mencapai 4 persen, jauh di bawah masa kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kritiknya mencerminkan keprihatinan terhadap arah pembangunan nasional dan kebijakan yang dinilainya perlu dievaluasi untuk mencapai kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia.
