Edy Rahmayadi Kritik Pembangunan IKN dan Soroti Ketimpangan Pembangunan Nasional

Edy mengusulkan pemerintah memusatkan pembangunan di setiap provinsi untuk mencegah migrasi massal ke Jakarta

Edy Rahmayadi Kritik Pembangunan IKN dan Soroti Ketimpangan Pembangunan Nasional
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) AMIN, Edy Rahmayadi.

Cydem.co.id' Jakarta - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin), Edy Rahmayadi, mengeluarkan kritik tajam terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Menurutnya, pembangunan ini hanya menambah masalah ketimpangan pembangunan di seluruh Indonesia. Edy Rahmayadi menyampaikan pendapatnya dalam acara Konsolidasi Pengurus Tim Kampanye Daerah Sumatra Utara di Kantor DPW Partai NasDem Medan pada Rabu (29/11).

Edy Rahmayadi menyoroti kurangnya pemerataan sosial ekonomi di setiap daerah di Indonesia, yang menyebabkan kesenjangan dan mendorong orang-orang mencari pekerjaan di Jakarta. Menurutnya, pembangunan selama ini terlalu terpusat di Jakarta, menyebabkan konsentrasi ekonomi dan peluang kerja di ibu kota. "Apa yang dibangun di Jakarta, otomatis akan menarik orang-orang ke Jakarta. Inilah tanda ketidakmerataan pembangunan," tegas Edy Rahmayadi.

Pendapatnya terkait pembangunan IKN Nusantara lebih lanjut menguatkan kritiknya terhadap kurangnya pemerataan. Edy Rahmayadi menyatakan bahwa keputusan untuk membangun IKN di Kalimantan Timur hanya akan menambah masalah. "Kenapa tak dibangun di kota-kota lain? Semua berkonsentrasi di provinsinya masing-masing. Dibuatlah IKN lagi, menambah masalah lagi. Saudara-saudara saya, ini masalah sosial," ujarnya.

Dalam konteks ini, Edy Rahmayadi mempertanyakan urgensi IKN dan menyatakan bahwa fokus pembangunan seharusnya terletak pada memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia. Ia menilai bahwa pembangunan yang terpusat di Jakarta dan kebijakan pembangunan IKN hanya akan meningkatkan ketidakmerataan dan kesenjangan sosial ekonomi.

Eks Pangkostrad ini juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara kaya dengan potensi ekonomi yang besar, namun kurangnya pemerataan dapat menimbulkan masalah serius. Ia mengambil contoh pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang menurutnya turun drastis dibandingkan dengan periode pemerintahan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. "Pertumbuhan ekonomi pada zaman Soeharto mencapai 7 persen, saat SBY 5 persen. Sekarang, hanya 4 persen," katanya.

Dengan kritik dan pandangan tajamnya, Edy Rahmayadi mencoba membuka wacana pentingnya memeratakan pembangunan di seluruh daerah Indonesia untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang semakin membesar.