Edy Rahmayadi Kritik Pembangunan IKN: Menambah Masalah Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
Edy Rahmayadi menilai kurangnya pemerataan sosial ekonomi di setiap daerah memicu kesenjangan, menyebabkan orang mencari pekerjaan di Jakarta
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Eks Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, melontarkan kritik terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, menyatakan bahwa inisiatif tersebut hanya akan menambah masalah ketidakmerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Dalam konsolidasi Pengurus Tim Kampanye Daerah Sumatra Utara, Edy Rahmayadi menyoroti ketidakadilan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di tanah air.
Menurut Edy Rahmayadi, masalah utama yang perlu diatasi adalah kesenjangan ekonomi dan sosial di berbagai daerah di Indonesia. Ia menekankan bahwa kebijakan pembangunan harus lebih fokus pada pemerataan, sehingga masyarakat tidak tergantung pada pusat kegiatan ekonomi yang hanya terpusat di Jakarta.
"Semua 38 provinsi saat ini punya ibukota, tapi pembangunan terpusat di Jakarta membuat orang mencari pekerjaan di sana. Kenapa orang lari ke Jakarta? Semua itu tanda tak ada pemerataan," ungkap Edy Rahmayadi.
Edy Rahmayadi juga menilai pembangunan IKN hanya akan menambah masalah yang sudah ada. Menurutnya, solusi yang lebih baik adalah memusatkan pembangunan di kota-kota besar di setiap provinsi, sehingga perekonomian dapat tumbuh merata di seluruh Indonesia.
Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa IKN malah dapat menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar. "Dibikinnya pula IKN lagi, menambah masalah lagi. Saudara-saudara saya, ini masalah sosial," tandasnya.
Edy Rahmayadi juga menyentuh aspek pertumbuhan ekonomi Indonesia, membandingkannya dengan periode kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini yang hanya mencapai 4 persen, sementara pada era Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono masing-masing mencapai 7 persen dan 5 persen.
Pernyataan kritis Edy Rahmayadi terhadap pembangunan IKN dan ketidakmerataan pembangunan di Indonesia memberikan perspektif yang perlu diperhatikan dalam merancang kebijakan pembangunan nasional. Kritik tersebut menunjukkan bahwa ada pemikiran alternatif terhadap arah pembangunan yang sedang diambil oleh pemerintah, dan perlu dialog lebih lanjut untuk mencapai keseimbangan yang diinginkan dalam pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
