Kontroversi Sikap Jokowi Terhadap PDIP dan Dampaknya pada Elektabilitas Prabowo-Gibran
Sikap politik Jokowi dinilai mengkhianati PDIP menurut survei Indikator Politik Indonesia
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Kontroversi mewarnai dunia politik Indonesia dengan hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang menunjukkan bahwa 47 persen responden merasa sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap PDIP belakangan ini dianggap kurang pantas. Survei ini juga mencatat peningkatan dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, sementara responden menilai sikap Jokowi terhadap PDIP sebagai kurang mendukung.
Menurut Saiful Mujani, pendiri SMRC, hasil survei menunjukkan adanya peningkatan signifikan dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran sebesar 7 persen dari survei sebelumnya pada akhir Oktober. Fenomena ini juga didukung oleh pandangan bahwa Jokowi seakan tidak mendukung Ganjar Pranowo, calon presiden yang diputuskan oleh PDIP.
Dalam konteks ini, survei Indikator Politik Indonesia juga menemukan bahwa 44,1 persen responden merasa tidak setuju dengan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden, mengindikasikan persepsi bahwa Jokowi telah mengkhianati PDIP. Namun, 66,7 persen responden tetap berpendapat bahwa Jokowi memiliki hak untuk menentukan keputusan politiknya.
Kontroversi ini semakin memanas dengan pertanyaan apakah sikap Jokowi sebagai kader PDIP yang sukses seharusnya mendukung partainya, atau apakah keputusan mendukung Prabowo mengindikasikan langkah politik yang jarang terjadi. Hal ini menciptakan atmosfer kebatinan di masyarakat terkait sikap politik Jokowi dan dampaknya pada elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turut ambil bagian dengan meminta platform digital untuk aktif mengawasi promosi judi online yang menyamar sebagai konten terkait Pemilu 2024. Langkah ini diambil setelah beberapa platform digital menemukan konten judi online yang menyamar sebagai konten Pemilu, menyoroti tantangan baru dalam menghadapi penyalahgunaan platform digital untuk tujuan yang tidak semestinya.
Kontroversi ini memunculkan pertanyaan tentang dinamika politik dan elekabilitas menjelang Pilpres 2024 serta peran media sosial dalam mengawasi dan mencegah penyalahgunaan. Semua elemen ini membentuk narasi politik yang semakin kompleks dan menarik perhatian masyarakat.
