Kabinet Perang Israel Terpecah Belah Akibat Kebijakan Netanyahu dalam Konflik Hamas

Kabinet perang menghadapi tekanan internal setelah pernyataan kontroversial Netanyahu yang mengkritik kepemimpinan militer dan intelijen Israel

Kabinet Perang Israel Terpecah Belah Akibat Kebijakan Netanyahu dalam Konflik Hamas
Kabinet Perang Israel dikabarkan mulai terbelah, sejumlah politikus meragukan kepemimpinan PM Benjamin Netanyahu.

Cydem.co.id' Jakarta - Kabinet Perang Israel, yang dibentuk oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, saat ini menghadapi krisis internal yang mendalam karena ketidaksetujuan terhadap kebijakan Netanyahu dalam menghadapi pasukan milisi Hamas selama konflik terbaru di Jalur Gaza. Spanjang konflik tersebut, terjadi kecemasan dan ketidakpercayaan di kalangan menteri dan pemimpin militer Israel terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Netanyahu.

Pangkal ketidaksetujuan muncul ketika Netanyahu menyalahkan intelijen dan angkatan darat Israel atas serangan Hamas yang menewaskan ratusan warga pada 7 Oktober. Netanyahu bahkan secara terbuka mengkritik kepemimpinan intelijen dan militer di akun media sosialnya, menyebut kegagalan mereka dalam melindungi warga Israel. Namun, cuitan tersebut dihapus tidak lama setelahnya dan Netanyahu meminta maaf atas pernyataannya yang kontroversial.

Benny Gantz, mantan Menteri Pertahanan Israel, secara terbuka mendesak Netanyahu untuk mendukung penuh militer dan lembaga keamanan dalam upaya mereka melawan serangan Hamas. Beberapa pemimpin politik Israel, termasuk Avigdor Lieberman, menuduh Netanyahu memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik pribadinya, sementara keseluruhan kabinet merasa ragu dan tidak percaya dengan kebijakan yang diambil oleh Perdana Menteri.

Menurut analis politik, ketegangan ini mencerminkan ketidakstabilan dalam institusi politik dan militer Israel, mempertanyakan kemampuan Netanyahu dalam memimpin negara ini melalui konflik yang kompleks ini. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran tentang masa depan Israel setelah konflik ini berakhir, sementara masyarakat internasional memperhatikan dengan cermat perkembangan politik di negara tersebut.