Haedar Nashir dari Muhammadiyah Mengingatkan Ganjar-Mahfud terhadap Risiko Oligarki Koalisi Pasca-Pilpres 2024
Haedar menginginkan proses legislasi yang lebih transparan dan menghindari penyusunan UU dalam waktu singkat tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat
Cydem.co.id' Jakarta - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, secara tegas menyuarakan keprihatinannya terhadap kemungkinan terjadinya oligarki koalisi pasca-Pilpres 2024. Pernyataan ini disampaikannya dalam dialog publik di UMJ bersama capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di mana Haedar merinci permasalahan penyusunan UU di DPR yang sering kali terjebak dalam tarik-menarik dan akhirnya tak mencerminkan aspirasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya memastikan suara Muhammadiyah dan NU didengar dalam pembuatan kebijakan.
Haedar menggambarkan perjuangan Muhammadiyah dalam melibatkan suara masyarakat agar keputusan di DPR tidak semata-mata melibatkan kelompok oligarki koalisi yang berpotensi mengabaikan aspirasi masyarakat. Ia menyoroti perlunya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam proses legislasi untuk memastikan bahwa suara kelompok-kelompok kekuatan masyarakat dihargai.
Dalam konteks ini, Haedar memberikan peringatan khusus kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD agar tidak terjebak dalam janji-janji yang tidak realistis. Ia menekankan perlunya visi misi yang sesuai dengan kemampuan dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Pernyataan ini tidak hanya mencerminkan keprihatinan Haedar terhadap oligarki politik tetapi juga menjadi seruan untuk menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
Dalam penutup, Haedar mengingatkan Ganjar-Mahfud untuk terus mendengar suara masyarakat, termasuk Muhammadiyah, sebagai representasi dari kekuatan masyarakat. Dengan demikian, pernyataan Haedar Nashir bukan hanya sindiran terhadap praktik-praktik politik yang tidak sehat tetapi juga menjadi panggilan untuk menjaga keseimbangan dan mendengarkan suara rakyat dalam perjalanan politik menuju Pilpres 2024.