Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir Mewanti-Wanti Oligarki Koalisi Pasca-Pilpres di Dialog dengan Ganjar-Mahfud
Haedar menyoroti dinamika penyusunan UU di DPR yang seringkali tidak memperhatikan aspirasi masyarakat dan berpotensi menciptakan oligarki koalisi
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menghadirkan catatan kritis terkait risiko oligarki koalisi setelah Pilpres 2024 dalam sebuah dialog publik bersama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Kamis (23/11).
Haedar menyoroti peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang, menurutnya, sering diabaikan dalam proses penyusunan undang-undang di DPR, dan menegaskan perlunya mencegah penyusunan undang-undang yang terlalu singkat dan minim partisipasi masyarakat.
Dalam dialog tersebut, Haedar juga memberikan peringatan agar Ganjar-Mahfud membuat visi misi yang realistis dan dapat diterima oleh masyarakat serta mengakomodasi suara dari kelompok masyarakat, termasuk Muhammadiyah.
Haedar menekankan pentingnya menjauhi janji-janji yang di luar kemampuan dan fokus pada komitmen yang objektif demi kepentingan bangsa. Dialog tersebut menjadi panggung penting untuk mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran dari tokoh Muhammadiyah terkait dinamika politik pasca-Pilpres 2024.
