Ganjar Pranowo Nilai Penegakan Hukum di Era Jokowi Jeblok: Sindiran Nusron Wahid ke Mahfud MD
Penilaian rendah Ganjar mencuat dalam konteks ketegangan politik menjelang Pemilihan Presiden 2024, di mana Ganjar dianggap sebagai figur potensial
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah dan calon presiden potensial, memberikan nilai rendah, 5 dari skala 1-10, untuk penegakan hukum di masa pemerintahan Joko Widodo. Penilaian ini muncul sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia calon presiden-calon wakil presiden. Sambil memberi penilaian, Ganjar mengajukan pertanyaan serius tentang penegakan hukum kepada Mahfud MD, Menko Polhukam yang bertanggung jawab langsung dalam bidang tersebut.
Sindiran ini langsung dijawab oleh Nusron Wahid, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang menilai bahwa Mahfud MD, sebagai Menko Polhukam, seharusnya lebih bertanggung jawab dalam memastikan penegakan hukum berjalan efisien. Ganjar mengungkapkan kecemasan dan kegelisahan masyarakat terkait penegakan hukum yang dianggapnya menurun, khususnya setelah putusan MK terkait usia calon pemimpin.
Menurunnya penilaian Ganjar terhadap penegakan hukum di Indonesia disoroti oleh ketidakpuasan terhadap situasi politik dan hukum terkini. Ia menyoroti rekayasa dan intervensi yang, menurutnya, telah merugikan integritas penegakan hukum. Ganjar menyatakan komitmennya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum jika terpilih sebagai presiden.
