Edy Rahmayadi Kritik Pembangunan IKN, Soroti Ketidakmerataan Pembangunan di Indonesia

Edy menyebutkan bahwa pembangunan pusat pemerintahan di Kalimantan Timur tidak mengatasi masalah dasar ketidakmerataan

Edy Rahmayadi Kritik Pembangunan IKN, Soroti Ketidakmerataan Pembangunan di Indonesia
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) AMIN, Edy Rahmayadi.

Cydem.co.id' Jakarta - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di wilayah Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, mengeluarkan kritik tajam terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Dalam pertemuan konsolidasi di Kantor DPW Partai NasDem Medan, Rabu (29/11), Edy menyampaikan keprihatinannya terhadap ketidakmerataan pembangunan yang hanya terpusat di Jakarta.

Edy menyatakan bahwa masalah sosial ekonomi yang tidak merata di seluruh daerah Indonesia menyebabkan kesenjangan yang signifikan. Ia menyoroti fenomena pencarian pekerjaan ke Jakarta karena minimnya peluang kerja di daerah-daerah. Dalam konteks ini, Edy menyampaikan pandangannya bahwa pembangunan IKN, justru akan menambah masalah karena berpotensi menciptakan ketidakmerataan yang lebih besar.

"Sosial, ekonomi, sosial ini kata Pak Surya Paloh pemerataan. Semua 38 provinsi saat ini punya ibukota," ujar Edy Rahmayadi, menegaskan bahwa perlu adanya pemerataan pembangunan di setiap provinsi untuk mencegah migrasi massal ke Jakarta.

Edy mempertanyakan kebijakan pembangunan IKN, menilai bahwa pembangunan pusat pemerintahan di Kalimantan Timur hanya akan menambah masalah. "Kenapa tak dibangun kota-kota? Semua berkonsentrasi di provinsinya masing-masing. Eh, dibikinnya pula IKN lagi, menambah masalah lagi. Saudara-saudara saya, ini masalah sosial," tegasnya.

Selain itu, Edy Rahmayadi juga mengomentari pertumbuhan ekonomi saat ini yang hanya mencapai 4 persen, menurun dibanding periode kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pandangannya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan menjadi isu krusial yang perlu diatasi oleh pemerintah.

Pernyataan kritis Edy Rahmayadi mengenai pembangunan IKN dan ketidakmerataan pembangunan di Indonesia menambahkan suara skeptis terhadap proyek mega ini. Kritik tersebut juga memperkuat seruan untuk lebih memerhatikan distribusi pembangunan yang adil di seluruh pelosok negeri.