Dukungan Menurun? Sebagian Responden Nilai Sikap Jokowi Terhadap PDIP Kurang Pantas Menjelang Pilpres 2024
Munculnya kritik terhadap Jokowi muncul dari sejumlah survei menjelang Pemilu Presiden
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Sebuah survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan adanya penurunan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sikapnya terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 47 persen dari responden merasa sikap Jokowi terhadap PDIP belakangan ini dianggap kurang pantas.
Survei yang dilaksanakan pada 29 Oktober-5 November 2023 ini melibatkan 2.400 responden dengan metode stratified multistage random sampling. Menurut Saiful Mujani, pendiri SMRC, hasil ini mencerminkan adanya kekecewaan publik terhadap sikap Presiden yang dianggap tidak sesuai dengan posisinya sebagai kader PDIP.
Menariknya, survei juga menyoroti opini terkait keputusan Jokowi mendukung Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya, yang merupakan jebolan PDIP, menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, 40 persen responden menilai hal tersebut kurang pantas, sedangkan 27 persen menyatakan pantas. Saiful Mujani menyoroti bahwa semakin banyak orang yang merasa kurang pantas, menunjukkan adanya kekhawatiran dan kebingungan dalam masyarakat terkait dinamika politik internal.
Penting untuk dicatat bahwa survei ini berlangsung menjelang Pemilihan Presiden 2024, yang semakin dekat. Dengan hasil ini, mungkin terjadi pergeseran dinamika dukungan masyarakat terhadap Jokowi dan PDIP. Selain itu, survei Indikator Politik Indonesia juga menemukan sentimen negatif terhadap majunya Gibran sebagai calon wakil presiden, mengindikasikan bahwa Presiden Jokowi dianggap telah mengkhianati PDIP.
Kontroversi ini semakin meramaikan panggung politik menjelang Pilpres 2024, dengan dinamika internal PDIP dan sikap Jokowi menjadi sorotan utama dalam peta dukungan publik. Masyarakat sepertinya semakin kritis terhadap peran dan sikap politisi, menunjukkan bahwa transparansi dan konsistensi dalam berpolitik menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik.
