BSSN Beri Pernyataan Resmi Terkait Dugaan Kebocoran Data Pemilih KPU, Jimbo Menjual Data Pribadi dengan Harga Tinggi
KPU dan BSSN berkomitmen untuk memberikan asistensi dan rekomendasi peningkatan keamanan terhadap sistem informasi KPU
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akhirnya buka suara dalam kasus dugaan kebocoran data pemilih yang menimpa Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pernyataan resmi, Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, menyebut bahwa pihaknya sedang melakukan analisis dan forensik digital terkait insiden tersebut. Koordinasi intens dilakukan dengan KPU, dan BSSN siap memberikan asistensi serta rekomendasi peningkatan keamanan sistem informasi KPU.
Kasus ini mencuat setelah akun dengan nama Jimbo mengunggah dugaan bocoran data pemilih KPU di situs peretasan BreachForums. Data yang dijual oleh Jimbo mencakup lebih dari 250 juta informasi pribadi, seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, dan alamat, dengan harga 2 BTC atau sekitar US$74 ribu.
Juru Bicara BSSN menekankan bahwa hasil investigasi dan tindak lanjut dari dugaan kebocoran data akan disampaikan langsung oleh KPU sebagai penyelenggara sistem elektronik. Sementara itu, KPU sendiri telah melakukan penelusuran dan verifikasi sumber data yang diduga dibobol oleh Jimbo. Mereka berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan berusaha memverifikasi keabsahan informasi yang beredar.
Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos, mengindikasikan bahwa pihaknya sedang bekerja sama dengan Satgas Siber dan BSSN untuk menangani masalah ini. Upaya penelusuran dan koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara, menjadi fokus utama dalam menangani insiden keamanan siber ini.
Perkembangan selanjutnya terkait dugaan kebocoran data pemilih KPU akan terus dipantau, dan BSSN menegaskan kesiapannya untuk membantu memastikan keamanan sistem informasi KPU. Dalam suasana yang semakin digital, perlindungan terhadap data pribadi menjadi semakin penting, dan kasus ini menyoroti urgensi peningkatan keamanan siber di institusi-institusi pemerintah.
