Anies Baswedan Tanggapi Kontroversi Takedown Videotron AMIN: Menuntut Netralitas dan Komitmen ASN, TNI, dan Polri
Anies mempertegas bahwa netralitas tidak memerlukan biaya tambahan atau kegiatan ekstra
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan tanggapan tegas terhadap penurunan videotron AMIN di wilayah DKI Jakarta dan Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam sebuah pernyataan di Kabupaten Barru, Sulsel, pada Rabu (17/1), Anies menyuarakan keprihatinannya atas apa yang dia sebut sebagai tindakan tidak netral terhadap pemasangan videotron yang sebelumnya diakui sebagai sah dan sesuai ketentuan.
Menurut Anies, penurunan videotron tersebut memberikan sinyal adanya sikap yang tidak netral, yang memerlukan intervensi pemerintah. "Jika ada pihak yang melarang pemasangan yang sah dan sesuai ketentuan, itu berarti tidak netral," ungkapnya.
Anies menilai perlunya pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam mendisiplinkan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak dapat menjaga netralitasnya menjelang Pemilu 2024. Ia memandang netralitas ASN, TNI, dan Polri sebagai prasyarat penting yang harus diwujudkan dalam konteks penyelenggaraan Pemilu yang adil.
"Saya tegaskan bahwa netralitas harus benar-benar diwujudkan. Jika ASN, TNI, atau Polri dihukum atau digeser jabatannya karena sikap netral, kami berkomitmen untuk mengembalikan posisi semula dan mencabut sanksi," tandasnya.
Dalam konteks komitmen politiknya, Anies menyatakan keyakinannya bahwa menjaga netralitas tidak memerlukan biaya tambahan atau kegiatan ekstra. Sebaliknya, intervensi dan ketidaknetralan memerlukan penanganan khusus.
"Netralitas itu sendiri tidak perlu biaya tambahan atau kegiatan ekstra. Justru, menjadi tidak netral dan melakukan intervensi, itulah yang memerlukan kegiatan khusus," katanya.
Anies juga mengajak seluruh ASN, TNI, dan Polri untuk mematuhi perintah dan instruksi Presiden Joko Widodo agar tetap netral dalam Pemilu 2024 mendatang. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemilihan umum membutuhkan keterlibatan semua pihak dengan sikap yang adil dan netral.
"Dengan sikap netral, kita akan memastikan Pemilu berlangsung dengan baik dan adil. ASN, TNI, dan Polri, mari jalankan perintah Presiden untuk tetap netral. Jika ada sanksi karena netral, demosi, kami berkomitmen untuk mengembalikan posisi semula," pungkasnya.
