Anies Baswedan Respon Takedown Videotron AMIN: Pemilu 2024 dan Netralitas Aparatur Sipil Negara
Pernyataan Anies menyoroti perlunya intervensi pemerintah terhadap tindakan yang dianggap melanggar ketentuan
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan tanggapan tegas terhadap penurunan videotron AMIN yang dipasang secara legal di DKI Jakarta dan Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam pernyataannya di Kabupaten Barru, Sulsel, pada Rabu (17/1), Anies menyentuh isu ketidaknetralan pihak yang bertanggung jawab atas takedown tersebut.
Menurut Anies, penurunan videotron yang sah menunjukkan adanya sikap yang tidak netral, dan pemerintah harus turun tangan dalam hal ini. "Jika ada larangan terhadap pemasangan yang sah dan sesuai ketentuan, itu berarti tidak netral," ujarnya.
Anies juga menggarisbawahi urgensi pemerintah untuk mendisiplinkan aparatur sipil negara (ASN) agar tetap netral menjelang Pemilu 2024. Netralitas ASN, TNI, dan Polri dianggap sebagai pondasi yang harus diwujudkan.
"Netralitas harus benar-benar diwujudkan. Jika AMIN terpilih, ASN, TNI, dan Polri yang bersikap netral akan dikembalikan ke posisi semula, dan sanksi akan dicabut," tegas Anies.
Dalam konteks netralitas, Anies meyakinkan bahwa menjaga netralitas tidak memerlukan biaya tambahan atau kegiatan ekstra. Sebaliknya, tindakan tidak netral memerlukan intervensi khusus.
Anies mengajak seluruh ASN, TNI, dan Polri untuk mematuhi perintah dan instruksi Presiden Joko Widodo agar tetap netral dalam Pemilu 2024 mendatang. "Bagi ASN, TNI, dan Polri, mari jalankan perintah Presiden untuk tetap netral. Jika ada sanksi karena netral, demosi, kami berkomitmen untuk mengembalikan posisi semula," ungkapnya.
Dengan pernyataan ini, Anies Baswedan menegaskan komitmennya terhadap nilai netralitas dalam proses demokrasi, menyoroti pentingnya peran aparatur sipil negara dalam menjaga integritas Pemilu. Keberpihakan pada netralitas diharapkan dapat menciptakan Pemilu yang adil dan bersih.
