Anies Baswedan Menanggapi Pernyataan Hasto Kristiyanto Mengenai Tekanan Kekuasaan Jelang Pilpres 2024
Calon Presiden Anies Baswedan menanggapi pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengenai tekanan kekuasaan jelang Pilpres 2024
Cydem.co.id' Jakarta - Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan memberikan respons tegas terhadap pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyebut adanya tekanan kekuasaan dan hukum menjelang Pilpres 2024. Anies menegaskan bahwa, terlepas dari tekanan yang mungkin dirasakannya dan pasangannya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), tekanan tersebut tidak sebanding dengan tekanan hidup yang lebih besar yang dialami oleh rakyat saat ini.
Dalam sebuah acara di Graha Bhakti Budaya, Jakarta, Anies mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini merasakan tekanan ekonomi yang sangat berat, terutama terkait dengan minimnya lapangan kerja bagi mereka yang berusia produktif. Menurut Anies, tekanan ekonomi ini menjadi fokus utama bagi pasangannya dan dirinya, dan mereka berkomitmen untuk terus berjuang guna mengurangi tekanan tersebut.
"Seberat apapun tekanan kekuasaan yang mungkin kami alami, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tekanan hidup yang dirasakan oleh rakyat," tegas Anies. Ia menyampaikan bahwa pasangan Anies-Muhaimin memilih gerakan perubahan karena ingin membebaskan rakyat dari tekanan ekonomi yang begitu besar.
Anies juga menanggapi pernyataan Hasto Kristiyanto tentang komunikasi dengan pasangan Anies-Muhaimin terkait tekanan kekuasaan. Menurut Juru Bicara Anies, Billy David, tidak ada komunikasi antara Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin dengan PDIP terkait hal ini. Ia menyarankan PDIP untuk lebih melakukan introspeksi daripada terlibat dalam narasi 'playing victim' atau berpura-pura menjadi korban.
Pernyataan ini muncul setelah Hasto Kristiyanto mengungkapkan adanya berbagai tekanan kekuasaan dan hukum menjelang Pilpres 2024 dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pasangan Anies-Muhaimin terkait hal ini. Meskipun demikian, Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali membantah adanya komunikasi antarpartai terkait tekanan kekuasaan ini.