Ma'ruf Amin Ungkap Opsi Pengganti Mahfud MD, Jokowi Pertimbangkan Langkah Strategis untuk Kabinet
Ma'ruf Amin memaparkan dua opsi yang bisa diambil Jokowi jika Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin baru-baru ini mengungkapkan dua opsi yang mungkin diambil oleh Presiden Joko Widodo jika Mahfud MD memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Dalam kunjungan kerja di RS KRMT Wongsonegoro, Semarang, Jawa Tengah, yang disiarkan melalui laman YouTube Wakil Presiden RI pada Jumat (26/1), Ma'ruf menjelaskan bahwa Jokowi memiliki kebebasan untuk menentukan langkah-langkah strategis selanjutnya terkait posisi tersebut.
Menurut Ma'ruf, Presiden Jokowi memiliki dua opsi yang bisa dipilih. Pertama, Jokowi bisa menunjuk seseorang sebagai pengganti Mahfud MD secara definitif. Kedua, Jokowi juga bisa memilih untuk menunjuk pejabat sementara untuk mengisi posisi tersebut hingga waktu yang belum ditentukan.
"Saya kira seperti yang dikatakan Presiden, jika seseorang ingin mundur, itu adalah haknya. Jadi tidak ada masalah," ujar Ma'ruf.
Meskipun Mahfud MD telah menyatakan niatnya untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam, Ma'ruf berharap agar tidak terjadi gangguan dalam kabinet Indonesia Maju jika hal tersebut terjadi.
"Ya, saya harap tidak terjadi gangguan. Pertama, itu adalah hak seorang menteri untuk mundur, dan tentu saja akan diisi oleh menteri yang definitif yang memahami dengan baik persoalan yang berkaitan dengan Polhukam. Oleh karena itu, saya kira hal tersebut tidak akan terlalu mengganggu," jelasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD telah mengungkapkan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
"Sebenarnya, saya merencanakan untuk mengundurkan diri sudah sejak lama, ketika akan memulai debat pertama," kata Mahfud MD setelah menghadiri acara diskusi Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari yang lalu.
Keputusan Jokowi terkait langkah strategis ini akan menjadi perhatian publik, terutama dalam konteks dinamika politik dan stabilitas pemerintahan di Indonesia.
