Ancaman Penembakan Terhadap Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan: 'Mudah-mudahan Tidak Kejadian'
Anies Baswedan merespons ancaman dengan harapan agar kejadian tersebut tidak terjadi
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Ancaman penembakan yang mengarah kepada Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mencuat di media sosial dan menjadi sorotan publik. Pada Kamis (11/1), Anies memberikan respons terhadap ancaman tersebut, menyatakan harapannya agar insiden tersebut tidak terjadi, sambil meminta pihak penegak hukum untuk mengambil tindakan.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Samarinda, Anies mengatakan, "Ya, mudah-mudahan tidak terjadi, kalau itu dianggap ancaman, biar pihak penegak hukum bisa menindaklanjuti." Meskipun demikian, ia juga mengungkapkan bahwa Timnas AMIN, tim kampanyenya, saat ini belum memiliki rencana untuk memproses hukum terhadap pelaku ancaman.
Ancaman penembakan ini awalnya menyebar di media sosial Twitter (sekarang bernama X) setelah seorang pengguna dengan akun @sleepyiysloth mengunggah tangkapan layar dari platform TikTok. Komentar yang ditampilkan dalam tangkapan layar tersebut berbunyi, "Izin bapak, nembak kepala Anis hukumannya berapa lama ya?" Serta memperlihatkan beberapa foto yang diduga sebagai sosok yang menyampaikan ancaman tersebut.
Unggahan tersebut segera mencuri perhatian publik, dengan lebih dari 19 ribu pengguna media sosial X yang membacanya. Meskipun begitu, hingga saat ini, belum ada keputusan dari pihak Timnas AMIN terkait langkah hukum yang akan diambil terhadap pelaku ancaman.
Ancaman terhadap seorang calon presiden menjadi sebuah isu yang serius, mengingat dampaknya terhadap stabilitas politik dan keamanan. Pihak berwenang diharapkan dapat menginvestigasi kasus ini secara menyeluruh dan mengambil tindakan yang tepat agar masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi.
Dalam situasi ini, keterbukaan dan kerjasama antara pihak berwenang dan publik sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye politik. Ancaman terhadap tokoh publik harus diatasi dengan serius demi menjaga integritas dan demokrasi dalam proses pemilihan umum.
