Ma'ruf Ungkap 2 Opsi Jokowi Jika Mahfud Mundur dari Kabinet
Mundurnya seorang menteri dipandang sebagai hak pribadi yang tak seharusnya menimbulkan masalah besar
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Dalam suatu kunjungan kerja yang disiarkan di laman YouTube resmi Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin dengan tegas memaparkan bahwa keputusan terkait potensi mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo. Beliau menjelaskan bahwa terdapat dua opsi yang mungkin diambil oleh Jokowi dalam mengisi kekosongan jabatan strategis tersebut.
"Pertama, Presiden akan mempertimbangkan apakah perlu menunjuk seseorang sebagai Menko Polhukam definitif, atau kedua, menunjuk pejabat sementara sampai situasi terkendali. Ini merupakan hak prerogatif Presiden," ujar Ma'ruf di RS KRMT Wongsonegoro, Semarang.
Ma'ruf juga menegaskan bahwa mundurnya seorang menteri dari kabinet adalah hak pribadi yang tidak seharusnya menimbulkan masalah besar. Namun, dia menggarisbawahi bahwa bagaimana kekosongan tersebut diisi nantinya akan menjadi cerminan dari kematangan dan kesiapan pemerintahan Indonesia Maju dalam menghadapi dinamika politik dan hukum.
"Saya berharap tidak terjadi gangguan dalam kabinet. Pertama, itu adalah hak seorang menteri untuk mundur, dan tentu akan diisi oleh menteri definitif yang memahami dengan baik persoalan Polhukam. Oleh karena itu, saya kira hal tersebut tidak akan terlalu mengganggu," jelasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD telah mengungkapkan niatnya untuk mundur dari jabatannya. Dalam sebuah acara diskusi di Semarang pada 22 Januari, Mahfud MD mengungkapkan bahwa rencananya untuk mengundurkan diri sudah dipertimbangkan sejak lama.
Meskipun demikian, langkah Mahfud MD ini tidak menggoyahkan kesiapan pemerintahan Indonesia Maju dalam menjaga stabilitas dan kohesi di tingkat kabinet. Sebaliknya, langkah ini justru dilihat sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan fleksibilitas dan kematangan dalam menghadapi perubahan.
Dengan mengedepankan kedewasaan politik dan fokus pada kestabilan, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terus menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat Indonesia.
