Tegangnya Hubungan AS-Korut: Ancaman Berakhirnya Rezim Kim Jong Un Jika Melancarkan Serangan Nuklir

Pernyataan bersama AS-Korea Selatan menegaskan respons cepat dan tegas terhadap serangan nuklir, termasuk kemungkinan penggunaan potensi nuklir AS

Tegangnya Hubungan AS-Korut: Ancaman Berakhirnya Rezim Kim Jong Un Jika Melancarkan Serangan Nuklir
AS menyatakan jika Korea Utara melakukan serangan nuklir kepadanya atau sekutunya maka rezim Kim Jong Un tamat.

Cydem.co.id' Jakarta - Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan menguatkan sikap tegas mereka terhadap Korea Utara (Korut) dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis pada Sabtu (16/12). Pernyataan tersebut memperingatkan bahwa serangan nuklir dari Korut akan berujung pada 'berakhirnya rezim Kim', menyiratkan konsekuensi serius yang akan dihadapi oleh pemerintahan Kim Jong Un.

Pernyataan tersebut mencerminkan sikap keras AS dan sekutunya terhadap tindakan provokatif Korut, khususnya dalam konteks ancaman senjata nuklir. Hal ini sejalan dengan peringatan yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Presiden Joe Biden pada bulan April, yang menegaskan bahwa setiap serangan nuklir dari Korut akan membawa dampak besar dan mengakibatkan berakhirnya kepemimpinan Kim Jong Un.

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, juga sebelumnya menyuarakan peringatan serupa, menyatakan bahwa serangan nuklir Korut terhadap AS atau sekutunya akan menyebabkan 'berakhirnya rezim Kim'. Ancaman tersebut menjadi semakin serius mengingat deklarasi Korut sebagai negara dengan kekuatan nuklir yang 'tidak dapat diubah', menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap tekanan internasional untuk menghentikan program nuklirnya.

Dalam konteks regional, hubungan AS-Korut terus tegang, dengan Korea Utara terus mengembangkan kemampuan nuklirnya dan secara aktif menunjukkan keberlanjutan program tersebut melalui peluncuran satelit mata-mata militer baru-baru ini. Korut bahkan mengklaim bahwa mereka telah mampu memantau situs militer utama AS dan Korea Selatan dari orbit.

Ancaman berakhirnya rezim Kim Jong Un menjadi sorotan dalam dinamika politik dan keamanan di Semenanjung Korea, menandakan perlunya upaya diplomasi dan penyelesaian yang dapat mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi konflik. Dalam situasi ini, peran mediator dan dialog antarnegara menjadi krusial untuk mencapai stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut.