Sri Mulyani Bicara Tentang Anggaran dan Prospek Program Makan Gratis ala Prabowo

Implementasi Program Makan Siang Gratis masih menunggu langkah-langkah konkret setelah penetapan resmi pemenang Pilpres

Sri Mulyani Bicara Tentang Anggaran dan Prospek Program Makan Gratis ala Prabowo
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Makan Siang Gratis anggarannya masih dihitung bulan depan karena menghormati proses pilpres dan KPU.

Cydem.co.id' Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya memberikan tanggapannya mengenai Program Makan Siang Gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran, serta pembahasan anggarannya.

Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis baru akan diperhitungkan dalam satu bulan ke depan. Menurutnya, program ini masih sebatas program dari calon presiden, mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan pemenang Pilpres 2024.

"Kita akan menghitung detail anggaran dalam pembahasan pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2).

"Ini akan melibatkan evaluasi program-program yang sudah ada dan kemungkinan program baru. Peninjauan akan dilakukan dalam satu bulan ke depan," tambahnya.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa rapat hari ini hanya membahas secara garis besar mengenai RAPBN 2025. Rencana detail akan dibahas pada bulan Maret mendatang.

Dia menekankan bahwa pemerintah akan menghormati proses pemilihan umum yang sedang berlangsung. Rencana mengenai program-program presiden berikutnya akan dibicarakan setelah ada keputusan resmi dari KPU.

"Kami akan fokus pada pagu indikatif dan program-program prioritas setelah KPU menentukan pemenang pemilu," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna untuk membahas RAPBN 2025 dengan mempertimbangkan program-program yang diusung oleh calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa rapat tersebut membahas program-program prioritas yang diusung oleh Prabowo dan Gibran. "Program-program mereka akan segera diakomodir agar dapat diimplementasikan saat tahun 2025 tiba," ujar Bahlil setelah rapat.