Ribuan Massa Desak DPR Tindak Kecurangan Pemilu di Tengah Gelar Rapat Paripurna Hari Ini

Massa berbagai kalangan mendesak transparansi pemilu di depan Gedung DPR

Ribuan Massa Desak DPR Tindak Kecurangan Pemilu di Tengah Gelar Rapat Paripurna Hari Ini
Ilustrasi demo di depan Gedung DPR.

Cydem.co.id' Jakarta - Di tengah rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini, Senin (5/3), ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat berkumpul di depan Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Dalam demonstrasi yang diprakarsai oleh Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, suara protes mereka berkumandang, menyerukan penolakan terhadap dugaan kecurangan yang dilaporkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang baru-baru ini berlangsung.

Dengan penuh semangat, koordinator aksi, yang dikenal dengan nama Meri, mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 orang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, aktivis, dan akademisi, telah berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Meskipun tokoh-tokoh yang akan hadir tidak diungkap secara spesifik, Meri menegaskan bahwa aksi ini mengusung 15 tuntutan penting, antara lain menolak hasil pemilu yang diduga curang, menurunkan harga kebutuhan pokok, dan mendesak DPR untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kecurangan tersebut.

Ketegangan yang melingkupi hasil pemilu semakin memuncak setelah permasalahan terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencuat ke permukaan. Pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD turut merespons dugaan kecurangan tersebut, merujuk pada hasil quick count beberapa lembaga survei yang menempatkan mereka di peringkat kedua dan ketiga dalam perolehan suara.

Sementara rapat paripurna di dalam gedung DPR berlangsung, di luar sana, suara-suara rakyat menuntut keadilan dan transparansi dalam proses demokrasi, mengingatkan para pemimpin negara akan tanggung jawab mereka untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada.