Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS: PKS Protes, Namun Bupati Tangerang dan Menko Airlangga Tunjukkan Dukungan

PKS memprotes rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis, menekankan pentingnya alokasi dana untuk meningkatkan mutu pendidika

Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS: PKS Protes, Namun Bupati Tangerang dan Menko Airlangga Tunjukkan Dukungan
Anggota Fraksi PKS Fahmi Alaydrus melayangkan protes terkait rencana program makan siang gratis yang dijanjikan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menggerus dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ilustrasi

Cydem.co.id' Jakarta - Sebuah rencana untuk memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna menyediakan makan siang gratis bagi siswa telah menciptakan kegemparan di kalangan politisi dan pendidik. Dalam sorotan utama, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyuarakan protes keras terhadap rencana tersebut, yang dianggap akan mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam sebuah rapat paripurna di DPR, anggota Fraksi PKS, Fahmi Alaydrus, secara tegas menyuarakan kekhawatirannya terhadap rencana program makan siang gratis yang dijanjikan oleh calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto. Fahmi menegaskan bahwa pengalihan dana BOS untuk program tersebut adalah langkah yang tidak layak untuk dipertimbangkan, terutama dalam konteks tantangan pendidikan yang masih banyak dihadapi di negeri ini.

Namun, di sisi lain, Bupati Tangerang 2013-2023 dan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menunjukkan dukungan terhadap ide tersebut. Zaki bahkan secara aktif mengusulkan kepada Menko Airlangga mengenai kemungkinan menggunakan dana BOS untuk program makan siang gratis, yang dia gambarkan sebagai sebuah langkah inovatif untuk memastikan kebutuhan dasar siswa terpenuhi.

Dalam tanggapannya, Meski Airlangga tidak langsung mengamini usulan tersebut, dia memberikan indikasi bahwa penggunaan dana BOS memang dapat dipertimbangkan untuk mendukung program tersebut.

"Jika model untuk SD-SMP, kita relatif memiliki sistem, memiliki pipa anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dilakukan," ujar Airlangga.

Meskipun ada dukungan dari beberapa pihak, ada pula yang menegaskan bahwa usulan tersebut bukan berasal dari Airlangga. Menurut Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, usulan tersebut berasal dari Zaki, mantan Walikota Tangerang, yang mengusulkan pemisahan dana BOS untuk program makan siang gratis.

"Seperti yang kita semua dengar, itu adalah usulan atau presentasi dari Pak Zaki (mantan Walikota Tangerang 2013-2023 Ahmed Zaki Iskandar), mantan walikota Tangerang. Jadi, dia mengusulkan penggunaan dana dari BOS karena mekanismenya sudah ada, prosedurnya juga sudah ada, tetapi mereka mengusulkan untuk dipisahkan," ujar Haryo.

Kontroversi terkait rencana ini mencerminkan ketegangan yang ada antara kebutuhan akan pemenuhan kebutuhan dasar siswa dan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara beberapa pihak menyambut baik inisiatif untuk memberikan makan siang gratis kepada siswa, yang lain menyoroti potensi dampak negatif terhadap anggaran pendidikan yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan lain. Dalam kerangka ini, debat terus berlanjut, mencerminkan tantangan kompleks yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Indonesia.