PKS Serukan Pemakaian Dana BOS untuk Pendidikan yang Lebih Baik, Bukan Untuk Program Makan Siang Gratis

Cydem.co.id' Jakarta - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahmi Alaydrus, menggulirkan perdebatan di ruang rapat paripurna DPR hari ini terkait rencana kontroversial untuk memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis. Ini merupakan tanggapan terhadap usulan yang diinisiasi oleh Bupati Tangerang sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, yang mendapatkan respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Dalam pembukaan rapat paripurna sesi keempat tahun sidang 2023-2024, Fahmi Alaydrus mengekspresikan kekhawatirannya bahwa program makan siang gratis yang diusulkan oleh calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dapat merusak upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan yang telah dijalankan.

"Mari kita sampaikan protes atau kritik kita, agar janji-janji kampanye terkait makan siang gratis tidak menggerus dan merusak program BOS yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan," kata Fahmi.

Belum lama ini, proposal untuk menggunakan dana BOS guna mendanai makan siang gratis disampaikan oleh Ahmed Zaki Iskandar kepada Menteri Koordinator Airlangga Hartarto. Meskipun Airlangga tidak langsung menyetujui usulan tersebut, dia menegaskan bahwa dana BOS memiliki potensi untuk mendukung program Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menekankan bahwa usulan tersebut tidak berasal dari Menteri Koordinator Airlangga.

"Dengar-dengar, usulan atau presentasi itu berasal dari Pak Zaki, mantan walikota Tangerang. Jadi, dia mengusulkan penggunaan dana BOS karena mekanismenya sudah ada, prosedurnya juga sudah ada, tetapi mereka mengusulkan untuk dipisahkan," ujar Haryo.

Diskusi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pendidik dan pemerhati pendidikan. Mereka menyoroti bahwa anggaran pendidikan, terutama BOS, harus dikelola dengan baik untuk memastikan penggunaannya benar-benar mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Kontroversi ini menunjukkan bahwa sementara makan siang gratis bisa menjadi program yang populer di kalangan pemilih, tetapi pendanaannya harus dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan tidak mengorbankan upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan yang telah diupayakan selama ini. Hal ini juga menjadi cerminan bahwa pengelolaan dana publik dalam sektor pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan yang mendesak dan strategi yang berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan pembangunan jangka panjang.