Prabowo Disarankan Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan: Tanggapan TKN atas Kontroversi Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan yang dianggap oleh Muzani meskipun Prabowo tetap menjabat sebagai Menteri Pertahanan

Prabowo Disarankan Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan: Tanggapan TKN atas Kontroversi Konflik Kepentingan
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani mengatakan telah menyarankan agar capres nomor urut 2, Prabowo Subianto tidak mundur dari jabatan Menteri Pertahanan.

Cydem.co.id' Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) dari pasangan Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, memberikan tanggapannya terhadap permintaan kontroversial dari Ganjar Pranowo, calon presiden nomor 3, yang mendorong para calon presiden dan wakil presiden yang memiliki konflik kepentingan untuk mundur dari jabatan mereka. Dalam konteks ini, Muzani secara tegas menyarankan agar Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tetap bertahan dalam posisinya hingga akhir masa jabatannya.

Kontroversi ini muncul setelah Mahfud MD, yang juga merupakan calon wakil presiden nomor 3, mengumumkan niatnya untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Mahfud menyampaikan bahwa pengunduran dirinya merupakan keputusan yang telah diputuskan sejak lama, namun dia menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Keputusan Mahfud ini memicu perdebatan tentang konflik kepentingan dalam konteks politik.

Muzani, dalam konferensi pers di Media Centre TKN di Jakarta Selatan pada hari Rabu (31/1), menegaskan bahwa meskipun Prabowo aktif dalam kampanye pemilihan presiden, tidak akan ada konflik kepentingan dengan posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Dia memastikan bahwa Prabowo akan mengelola waktu antara tugas kampanye dan kewajiban pekerjaannya dengan efisien.

"Saat menjadi calon presiden, beliau juga akan mengambil cuti jika diperlukan, dan saat tugas-tugas pemerintahan harus dilaksanakan, beliau akan fokus pada tanggung jawabnya sebagai Menteri Pertahanan. Kami yakin Pak Prabowo akan menyelesaikan tugasnya dengan baik hingga akhir masa jabatannya," ungkap Muzani.

Lebih lanjut, Muzani menyatakan bahwa TKN menghormati keputusan Mahfud untuk mundur, menganggapnya sebagai hak politik pribadi yang harus dihormati. Dia menegaskan bahwa meskipun terjadi perubahan dalam kabinet, pemerintahan akan tetap berjalan dengan lancar.

Menyusul pernyataan Muzani, Ganjar Pranowo menegaskan pendiriannya yang meminta para calon presiden dan wakil presiden yang memiliki konflik kepentingan untuk mundur dari jabatan mereka. Ganjar menekankan bahwa langkah Mahfud merupakan contoh yang patut diikuti oleh para pemimpin politik.

"Ini berlaku untuk siapa pun, seperti yang saya katakan sejak awal, bagi mereka yang memiliki conflict of interest, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud," tegas Ganjar setelah melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat.

Kontroversi ini menyoroti kompleksitas dalam menjaga integritas dan netralitas dalam politik, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin politik dalam menghadapi konflik kepentingan. Meskipun tetap menjadi perdebatan, sikap dari TKN dan Ganjar menunjukkan adanya keinginan untuk menjaga etika dan integritas dalam lingkup kepemimpinan politik.