Menko PMK Dorong Penyelenggaraan Pilpres Satu Putaran Demi Efisiensi Anggaran dan Kestabilan Investasi
Iklim investasi diyakini akan lebih stabil dengan Pilpres satu putaran
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti isu penting terkait penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dalam pernyataannya, Muhadjir mengusulkan agar Pilpres dilakukan dalam satu putaran demi menghemat anggaran negara dan menjaga stabilitas investasi.
Menurut Muhadjir, keputusan untuk mengadakan Pilpres dalam satu putaran akan membawa berbagai manfaat, termasuk pengurangan risiko sosial dan kepastian dalam iklim investasi. Dalam konteks ini, ia merujuk pada alokasi anggaran sebesar Rp40 triliun yang telah disiapkan untuk putaran kedua Pilpres, yang menurutnya dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih mendesak.
"Pilpres satu putaran dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko sosial dan menjaga stabilitas ekonomi serta keuangan negara," kata Muhadjir dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
Muhadjir juga menegaskan bahwa pemerintah tetap siap menggelar Pilpres dalam dua putaran jika diperlukan, namun demikian, ia menekankan bahwa keputusan untuk melakukannya harus mempertimbangkan secara cermat aspek ekonomi dan sosial yang terlibat.
Pada sisi politik, Muhadjir menegaskan pentingnya menghormati proses pemilu yang sedang berjalan dan menyerahkan segala sengketa hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani perselisihan hasil pemilu.
Sementara itu, dalam real count KPU, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, unggul jauh dengan memperoleh 58,46 persen suara. Namun, hasil resmi dari KPU masih menunggu pengumuman.
Pengamat politik dan ekonomi menyambut positif usulan Muhadjir, menyoroti implikasi ekonomi dan politik dari keputusan terkait penyelenggaraan Pilpres. Mereka menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan investasi di tengah dinamika politik yang terjadi.
Dengan demikian, keputusan terkait penyelenggaraan Pilpres akan menjadi perhatian serius baik dari segi politik maupun ekonomi, dengan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan politik dan kebutuhan ekonomi negara.
