Jusuf Kalla Ingatkan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024: Sumpah Al-Quran dan Ancaman Pelanggaran

Jokowi disumpah dengan Al-Quran dan melanggar netralitas berarti melanggar dua sumpah sekaligus

Jusuf Kalla Ingatkan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024: Sumpah Al-Quran dan Ancaman Pelanggaran
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tetap netral dalam kontestasi Pemilu 2024.

Cydem.co.id' Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), dengan tegas mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga netralitasnya dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. JK menyoroti bahwa netralitas seorang presiden bukan sekadar norma, melainkan juga terikat oleh sumpah jabatan, yang dalam kasus Jokowi, dilakukan dengan menggunakan kitab suci Al-Quran.

"Saya selalu mengingatkan bahwa netralitas itu merupakan bagian dari keadilan dan sumpah seorang presiden," kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya VI, Jakarta, pada Rabu (10/1).

JK menegaskan bahwa Jokowi, saat bersumpah sebagai presiden, mengucapkan, "Demi Allah, saya akan melaksanakan tugas-tugas sebagai presiden sebaik-baiknya dan seadil-adilnya." Peringatannya mengarah pada konsekuensi pelanggaran terhadap dua sumpah sekaligus - sumpah yang diatur dalam Undang-undang dan sumpah Al-Quran - jika Jokowi tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024.

"Seorang pejabat, bukan hanya presiden, jika tidak adil, itu berarti melanggar dua sumpah, kepada Allah dan kepada Undang-undang," jelas JK.

Peringatan tersebut juga ditujukan kepada pejabat lainnya, dengan JK menekankan bahwa pelanggaran terhadap netralitas oleh seorang pejabat dapat dianggap sebagai pelanggaran sumpah baik pada Undang-undang maupun pada Al-Quran.

Lebih lanjut, JK mengajak agar jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjaga netralitas mereka dalam kontestasi politik tahun ini. Ia mengingatkan bahwa Presiden Jokowi telah beberapa kali menginstruksikan mereka untuk tetap netral.

"Jadi, jika tidak netral, itu berarti aparat tidak mematuhi perintah presiden," tandasnya.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa Jokowi tetap fokus bekerja sebagai presiden menjelang Pemilu 2024. Pernyataan tersebut merupakan respons terhadap klaim Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, yang menyebutkan bahwa Jokowi mendukung pasangan nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.