Jokowi Kritik Tingginya Kasus Korupsi: 'Terlalu Banyak Pejabat Ditangkap Korupsi, Jangan Tepuk Tangan'
Jokowi menyarankan upaya bersama yang bersifat sistemik dan masif serta pemanfaatan teknologi terkini untuk mencegah korupsi
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus korupsi di Indonesia, menyatakan bahwa tingginya jumlah pejabat negara yang ditangkap merupakan hal yang memprihatinkan. Dalam pidatonya di acara Hakordia 2023, Jokowi menyoroti fakta bahwa Indonesia unggul dalam hal penangkapan pejabat negara terkait korupsi dibandingkan dengan negara lain. Menurutnya, hal ini merupakan dampak negatif yang dapat menghambat pembangunan, merusak perekonomian, dan menyengsarakan rakyat.
Jokowi menyampaikan statistik mencengangkan terkait penangkapan pejabat negara sejak tahun 2004 hingga 2022. Jumlahnya mencakup 344 anggota DPR dan DPRD, 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota, 31 hakim, delapan komisioner lembaga, dan 415 pihak swasta yang terjerat kasus korupsi. Menurut Jokowi, angka tersebut terlalu tinggi, dan ia mengajak untuk tidak menganggapnya sebagai pencapaian yang perlu dipuji.
Meskipun telah banyak pejabat negara yang dipenjara akibat kasus korupsi, Jokowi menilai bahwa masih terdapat kasus-kasus baru yang muncul. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terkait sistem penanganan korupsi. Jokowi menyatakan bahwa korupsi kini semakin canggih dan kompleks, sering kali melibatkan transaksi lintas negara dan multiyurisdiksi dengan memanfaatkan teknologi mutakhir.
Dalam konteks ini, Jokowi menyarankan perlunya upaya bersama yang bersifat sistemik dan masif, serta pemanfaatan teknologi terkini dalam pencegahan korupsi. Meskipun ia memahami pentingnya pendidikan, pencegahan, dan penindakan dalam mengatasi korupsi, ia menekankan bahwa evaluasi total diperlukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut.
Jokowi berpendapat bahwa upaya lebih sistemik, penerapan teknologi, dan evaluasi menyeluruh dapat menjadi solusi untuk meminimalisir kasus korupsi di Indonesia.
