JK Soroti Tantangan Demokrasi Indonesia
Dalam Habibie Democracy Forum, JK mengingatkan bahwa stabilitas demokrasi bisa terancam jika tuntutan akan kemakmuran dan keadilan tidak terpenuhi
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengangkat isu serius terkait perkembangan demokrasi Indonesia dalam Habibie Democracy Forum di Jakarta. Dengan keprihatinan, JK menyatakan bahwa masalah-masalah demokrasi telah muncul dalam waktu kurang dari 10 tahun, lebih cepat dibanding masa pemerintahan sebelumnya. Salah satu perhatiannya adalah terkait isu dinasti dan nepotisme yang, menurutnya, telah mengakar dalam sistem politik tanah air.
JK menyoroti perbedaan pendekatan terhadap dinasti politik antara masa sekarang dengan masa lalu, khususnya di era Soekarno dan Soeharto. Menurutnya, tokoh-tokoh tersebut tidak terlalu mempertimbangkan keberlanjutan kekuasaan keluarga ketika memegang jabatan. Meski ada beberapa insiden, seperti jabatan Menteri Sosial yang dipegang oleh Tutut, JK berpendapat bahwa pendekatan mereka terhadap dinasti tidak seintens saat ini.
JK memperingatkan bahwa dua krisis yang terjadi bersamaan, baik itu krisis politik maupun ekonomi, dapat menyebabkan runtuhnya sebuah pemerintahan. Dia memberi contoh krisis politik dan ekonomi yang terjadi pada tahun 1966 dan 1998, yang mengakibatkan kejatuhan Soekarno dan Soeharto. JK menekankan bahwa untuk mencegah kemungkinan krisis politik, langkah-langkah perbaikan perlu diambil ketika mayoritas masyarakat mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi politik.
Dalam konteks ini, JK menegaskan bahwa peran media (pers), partai politik (parpol), dan tokoh masyarakat sangat penting. Menurutnya, ketika lembaga-lembaga ini menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap penurunan kualitas demokrasi, hal ini bisa menjadi pemicu perbaikan. JK menekankan bahwa demi menjaga demokrasi, diperlukan upaya bersama untuk menghadapi tantangan dan memastikan bahwa tujuan demokrasi untuk kemakmuran dan keadilan dapat tercapai.
Sebagai kesimpulan, JK menyerukan perlunya perbaikan dalam sistem demokrasi Indonesia untuk mencegah kemungkinan krisis politik di masa depan. Dia mengingatkan bahwa ketika suara mayoritas mulai terdengar, perubahan positif dan peningkatan kualitas demokrasi menjadi sebuah keharusan. Jika diabaikan, risiko krisis politik yang dapat mengguncang fondasi demokrasi negara ini tetap menjadi ancaman yang tidak diinginkan.
