JK Mencermati Demokrasi Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir

Cydem.co.id' Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi demokrasi Indonesia dalam waktu kurang dari 10 tahun. Dalam Habibie Democracy Forum di Jakarta, JK membahas permasalahan yang muncul, menyoroti isu-isu seperti dinasti dan nepotisme yang, menurutnya, muncul lebih cepat dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya.

JK membandingkan pendekatan terhadap kekuasaan keluarga di era Soekarno dan Soeharto, mengingatkan bahwa pemikiran tentang "dinasti" tidak muncul pada masa tersebut. Ia mencatat bahwa, meskipun ada keputusan kontroversial seperti jabatan Menteri Sosial untuk Tutut, pendekatan tersebut tidak sebanding dengan praktik dinasti seperti yang terlihat saat ini.

Mengingat pengalaman sejarah, JK menekankan bahwa dua krisis yang terjadi secara bersamaan, baik itu krisis politik dan ekonomi, dapat menggoyahkan fondasi pemerintahan. Ia memperingatkan bahwa jika tuntutan akan kemakmuran dan demokrasi tidak terpenuhi, bisa terjadi krisis politik yang merugikan. JK mendesak adanya perbaikan dalam merespons keprihatinan mayoritas publik, termasuk dari media, partai politik, dan tokoh masyarakat.

JK berpendapat bahwa demokrasi Indonesia memerlukan perhatian dan perbaikan. Dalam mencapai tujuan kemakmuran yang adil, keadilan, dan demokrasi yang baik, situasi saat ini harus dievaluasi. Ia mendesak agar pemerintah, media, partai politik, dan masyarakat secara kolektif berupaya memperbaiki kondisi demokrasi yang sedang bermasalah.

Dengan mengingat potensi krisis politik jika masalah-masalah yang muncul tidak diatasi, JK menekankan bahwa menjauhi krisis adalah tantangan bagi Indonesia. Peran penting media, partai politik, dan tokoh masyarakat dalam membangun demokrasi yang sehat dan responsif menjadi sangat signifikan. Perbaikan yang dilakukan saat ini dapat membentuk landasan kuat untuk kemajuan demokrasi Indonesia di masa depan.