Jimly Asshiddiqie Ungkap Rekaman CCTV MK Buktikan Kasus Pelanggaran Etika Hakim Konstitusi
Jimly Asshiddiqie, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Menyatakan MKMK Memiliki Bukti Lengkap Melalui Rekaman CCTV Dalam Kasus Pelanggaran Etika oleh Sejumlah Hakim Konstitusi
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id ' jakarta - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie, menghebohkan publik dengan pengungkapan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti kuat berupa rekaman CCTV dalam penyelidikan kasus dugaan pelanggaran etika oleh sejumlah hakim konstitusi. Pengungkapan ini terjadi setelah MKMK menyelesaikan pemeriksaan terhadap sembilan hakim MK dan 21 laporan yang masuk terkait kasus ini.
Menurut Jimly, bukti-bukti yang terkumpul mencakup keterangan ahli, saksi, dan rekaman CCTV yang menyoroti masalah internal di MK, yang kemudian mencuat ke publik. "Semua bukti-bukti sudah lengkap, baik keterangan ahli maupun saksi. Sebenarnya, kasus ini tidak sulit untuk dibuktikan. Kenapa ada perubahan dan kisruh internal? Semua ini tercatat dalam rekaman CCTV," ujarnya di Gedung MK, Jakarta.
Jimly juga mengakui adanya masalah kolektif di MK, termasuk budaya kerja dan independensi hakim. "Ada masalah pembiaran dan budaya kerja yang tidak memadai. Hakim harus independen, dan saling mempengaruhi pendapat satu sama lain masih diperbolehkan selama menggunakan akal yang masuk akal, bukan akal bulus," tegasnya.
Saat ini, MKMK tengah menyelidiki pelanggaran etika oleh sejumlah hakim konstitusi, termasuk Anwar Usman, terkait putusan syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan MK yang mengabulkan gugatan terkait syarat batas usia ini membuka peluang bagi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju di Pilpres 2024. Gibran, yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, telah mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi politik nasional tahun depan.
Kasus ini akan terus diawasi oleh masyarakat karena melibatkan nama-nama besar di lingkungan MK, dan bukti rekaman CCTV diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap dugaan pelanggaran etika hakim konstitusi yang terungkap dalam proses persidangan.
