Jimly Asshiddiqie, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Memiliki Rekaman CCTV sebagai Bukti Dalam Kasus Pelanggaran Etika Hakim Konstitusi
Jimly Menyatakan Kasus Ini Tidak Sulit untuk Dibuktikan dan Menyebut Adanya Masalah Kolektif dalam MK yang Memengaruhi Independensinya
Cydem.co.id ' jakarta - Jimly Asshiddiqie, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), mengungkapkan bahwa MKMK telah mengumpulkan bukti lengkap melalui rekaman CCTV dalam kasus dugaan pelanggaran etika oleh sejumlah hakim konstitusi. Menurutnya, bukti-bukti ini termasuk dalam investigasi terhadap sembilan hakim MK dan 21 laporan yang telah diajukan. Jimly menyatakan bahwa kasus ini tidak sulit untuk dibuktikan, dan adanya rekaman CCTV menjadi salah satu bukti yang kuat.
Kasus ini bermula dari putusan MK terkait syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. MK telah mengabulkan gugatan terkait syarat batas usia, membuka pintu bagi kandidat seperti Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024. Gibran, yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi dan keponakan Anwar Usman, telah mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada kontestasi politik nasional tahun depan.
Jimly menyoroti masalah internal di MK yang mencuat ke publik, termasuk masalah independensi dan budaya kerja. Dia menegaskan perlunya independensi yang kuat di lembaga tersebut dan menekankan pentingnya menghindari pengaruh politik atau kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan.
Saat ini, MKMK terus mengusut dugaan pelanggaran etika yang melibatkan hakim konstitusi. Jimly berharap bahwa tindakan tegas akan diambil untuk menjaga integritas Mahkamah Konstitusi dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Dalam konteks politik nasional, putusan MK tentang syarat batas usia telah memicu perdebatan dan spekulasi, menambah kompleksitas dalam persiapan menuju Pilpres 2024. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dalam kasus ini dan bagaimana hal tersebut akan memengaruhi dinamika politik di Indonesia.