Jaleswari Pramodhawardani Mundur dari Jabatan Deputi V KSP: Langkah Etis Menuju Netralitas Politik

Alasan pengunduran diri tersebut juga menyoroti pentingnya integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan

Jaleswari Pramodhawardani Mundur dari Jabatan Deputi V KSP: Langkah Etis Menuju Netralitas Politik
Jaleswari Pramodhawardani mundur dari jabatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Cydem.co.id' Jakarta - Jaleswari Pramodhawardani, yang menjabat sebagai Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP), telah mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi tersebut. Keputusan yang diambilnya ini, yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Februari 2024, merupakan langkah yang diambil dalam upaya menjaga etika dan netralitas politik.

Dalam sebuah siaran pers, Jaleswari menjelaskan bahwa keputusan pengunduran dirinya telah diajukan secara resmi kepada Presiden Joko Widodo melalui Kepala Staf Kepresidenan. Alasan di balik langkah tersebut adalah untuk menghindari persepsi sebagai beban politik bagi Presiden dan lembaga kepresidenan.

"Saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi dimana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya," ujarnya.

Jaleswari juga menangkap kebutuhan publik akan netralitas dan profesionalisme pemerintah, terutama di tengah gejolak politik yang terjadi di tahun ini. Langkahnya ini tidak hanya sebagai tindakan etis, tetapi juga sebagai upaya untuk memenuhi harapan publik akan transparansi dan integritas dalam pemerintahan.

Pengunduran diri Jaleswari Pramodhawardani ini menandai akhir dari perannya sebagai Deputi V KSP, namun, dia juga menyatakan permohonan maaf atas segala kesalahan yang mungkin terjadi selama masa jabatannya. Langkahnya ini juga dapat dilihat sebagai contoh yang kuat dari seorang pejabat publik yang memprioritaskan prinsip-prinsip moral dan profesionalisme di atas kepentingan politik pribadi.

Langkah langkah ini memberikan sinyal yang jelas bahwa netralitas politik dan integritas dalam pemerintahan tetap menjadi prioritas di tengah dinamika politik yang sering kali membingungkan. Semoga langkah Jaleswari ini menjadi tonggak penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan di masa yang akan datang.