HRW Menuduh Meta (Facebook dan Instagram) Membatasi Konten Pro-Palestina
HRW meminta Meta untuk lebih transparan terkait kebijakan moderasi dan keputusan penghapusan konten
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Human Rights Watch (HRW) menuduh Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, membatasi konten pro-Palestina di platform media sosial mereka, meskipun konten tersebut tidak melanggar aturan. Laporan HRW mencatat lebih dari 1.000 konten pro-Palestina yang dianggap tidak melanggar aturan Meta, namun dibatasi atau dihapus selama Oktober dan November 2023.
HRW meminta Meta untuk lebih transparan mengenai kebijakan moderasi konten mereka, termasuk informasi terkait permintaan penghapusan dari pemerintah. Dalam tanggapannya, Meta menyatakan bahwa laporan HRW tidak mencerminkan upayanya untuk melindungi kebebasan berbicara terkait konflik Israel-Hamas. Perusahaan tersebut mengakui melakukan kesalahan yang mungkin membuat orang frustrasi, tetapi menyangkal adanya penekanan sengaja dan sistematis terhadap suara tertentu.
Laporan HRW juga mencemaskan penggunaan otomatisasi yang besar oleh Meta dalam moderasi konten, termasuk penghapusan otomatis komentar pro-Palestina yang dianggap sebagai "spam." Laporan tersebut juga mengkritik penambahan Hamas dalam kebijakan Organisasi dan Individu Berbahaya Meta, seraya menyerukan agar perusahaan mengikuti standar hak asasi manusia internasional.
Sebagai respons, Meta menyatakan rencananya untuk merevisi kebijakan Organisasi dan Individu Berbahaya, terutama dalam merinci definisi "pujian" terhadap entitas berbahaya. HRW juga menyoroti keputusan Dewan Pengawas Meta yang membatalkan penghapusan dua video terkait konflik Israel-Hamas, dengan alasan bahwa kontennya memberikan informasi penting tentang penderitaan manusia di kedua sisi konflik.
Kritik terhadap Meta dan platform lainnya terkait penanganan konten selama konflik menjadi sorotan, menunjukkan tantangan dalam menghapus konten yang berpotensi berbahaya tanpa melanggar kebebasan berekspresi. Langkah-langkah selanjutnya diharapkan mencakup revisi kebijakan serta transparansi yang lebih besar dari Meta terkait proses moderasi konten mereka.
