Guru Besar UI Kritik Jokowi Terkait Politik Bansos dan Intimidasi
Guru Besar UI menekankan pentingnya memperluas lapangan kerja untuk mengatasi kemiskinan
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Sejumlah guru besar dari Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait politik penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dianggap sebagai bentuk politik gentong babi (pork barrel politics).
Kritik ini diungkapkan dalam Seruan Salemba, dimana para akademisi se-Jabodetabek mengevaluasi beberapa aspek pemerintahan. Mereka menyoroti kebijakan tersebut sebagai bentuk pembiaran terhadap kemiskinan, dan menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih sistematis, seperti melalui ekspansi lapangan kerja dan peningkatan kapasitas penduduk muda.
Selain itu, dalam Seruan Salemba juga disoroti tentang intimidasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Para akademisi menilai bahwa mempertahankan kekuasaan dengan intimidasi adalah langkah awal menuju pembenaran kekerasan psikologis. Mereka juga menyinggung kasus intimidasi yang menimpa beberapa guru besar di berbagai universitas, khususnya di Jawa Tengah, setelah mereka menyatakan sikap kritis terhadap pemerintah.
Guru Besar UI, Sulistyowati Irianto, juga menyoroti kewajiban konstitusional Jokowi untuk mematuhi hukum dan kemandirian peradilan. Dia menyatakan keprihatinannya terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi melalui rekayasa hukum dan politisasi yudisial, yang dianggap meruntuhkan demokrasi dan merugikan hak rakyat.
Kritik serupa juga telah dilontarkan oleh para akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Petisi Bulaksumur. Mereka mempersoalkan berbagai pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi, dan pernyataan yang kontradiktif dari Jokowi terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik.
Kritik ini mencerminkan keprihatinan serius dari kalangan akademisi terhadap beberapa kebijakan dan tindakan pemerintah yang dianggap melanggar prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kemandirian lembaga-lembaga negara.
