Gibran Diminta Klarifikasi Soal Rumor Jokowi Gabung Golkar: Masyarakat Diminta Bersikap Bijak

Kabar mengenai potensi Jokowi bergabung dengan Golkar menciptakan perdebatan politik yang hangat

Gibran Diminta Klarifikasi Soal Rumor Jokowi Gabung Golkar: Masyarakat Diminta Bersikap Bijak
Pada Pilpres 2024, Gibran diusung koalisi yang terdiri atas Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PBB, PSI, dll.

Cydem.co.id' Jakarta - Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, memberikan tanggapan terkait rumor yang beredar mengenai kemungkinan Jokowi bergabung dengan Partai Golkar pasca-Pemilihan Presiden 2024. Dalam pertemuan dengan wartawan di Balai Kota Solo, Gibran menyatakan ketidakmampuannya memberikan banyak komentar terkait kabar tersebut. Ia mengarahkan agar pihak yang menyebarkan isu ini yang memberikan klarifikasi.

"Gibran mengatakan, 'Yang menjawab biar yang menyebarkan isu dong,'" ungkapnya.

Sebagai Cawapres nomor urut 2 pada Pilpres 2024 yang juga masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran merasa lebih bijak untuk tidak berspekulasi terlalu jauh mengenai isu tersebut. Meskipun baik Jokowi maupun Gibran sebelumnya dikenal sebagai kader PDIP, Gibran memilih untuk mendampingi Prabowo Subianto dari Gerindra, membuatnya berada dalam koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari berbagai partai, termasuk Golkar.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, merespons isu tersebut dengan santai, menyatakan bahwa kedatangan Jokowi di Golkar dianggap sebagai hal yang baik. Namun, dia tidak memberikan konfirmasi lebih lanjut terkait kebenaran informasi tersebut.

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, yang juga merupakan politikus Golkar, menampik isu kepindahan Jokowi ke partainya. "Mana? Enggak saya dengar itu. Enggak ada, Presiden jadi Presiden RI lah," tegas Bahlil.

Rumornya mengenai kemungkinan bergabungnya Jokowi dengan Golkar terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Klarifikasi resmi belum diberikan oleh pihak terkait, sehingga masyarakat diminta untuk bersikap bijak dan menunggu penjelasan yang lebih lanjut dari sumber yang kompeten.