Kritik Pedas Edy Rahmayadi Terhadap IKN: Menambah Masalah dan Ketidakmerataan Pembangunan
Edy Rahmayadi menekankan perlunya pemerataan ekonomi di daerah untuk mencegah ketidaksetaraan sosial
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Pemenangan Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, mengeluarkan kritik pedas terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Menurut Edy, tidak adanya pemerataan sosial ekonomi di setiap daerah di Indonesia menyebabkan kesenjangan yang semakin membesar.
Edy Rahmayadi mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidakmerataan pembangunan yang terpusat di Jakarta, sehingga orang-orang terpaksa mencari pekerjaan di ibu kota. Ia menilai bahwa pembangunan IKN hanya akan menambah masalah yang sudah ada dan berpotensi menciptakan ketimpangan yang lebih besar.
"Sosial, sosial ini kata Pak Surya Paloh pemerataan. Semua 38 provinsi saat ini punya ibukota. Untuk memeratakan agar orang tak lari ke Jakarta, karena di mana ada gula pasti semut berebut. Kenapa orang lari ke Jakarta? Semua itu tanda tak ada pemerataan," tegas Edy Rahmayadi.
Selain itu, Edy Rahmayadi juga menyentuh isu pertumbuhan ekonomi saat ini yang hanya mencapai 4 persen. Ia membandingkannya dengan masa kepemimpinan Soeharto yang memiliki pertumbuhan ekonomi 7 persen dan periode Susilo Bambang Yudhoyono dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen. Menurutnya, saat ini pertumbuhan ekonomi yang hanya 4 persen menunjukkan adanya stagnasi dan permasalahan yang perlu segera diatasi.
Dalam pandangannya, Indonesia merupakan negara kaya dengan potensi ekonomi yang besar. Namun, ketidakmerataan pembangunan di daerah dapat menimbulkan masalah yang lebih serius. Edy Rahmayadi memperingatkan bahwa pembangunan IKN, yang seharusnya menjadi solusi, justru akan menambah masalah baru.
Pernyataan kontroversial Edy Rahmayadi ini mengemuka dalam kegiatan Konsolidasi Pengurus Tim Kampanye Daerah Sumatra Utara di Kantor DPW Partai NasDem Medan pada Rabu (29/11). Kritiknya terhadap IKN menggarisbawahi pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di berbagai daerah.
