Anies Baswedan: Wacana Menjadi Oposisi Jika Kalah di Pilpres 2024, Bagaimana Implikasinya?
Anies menggarisbawahi bahwa posisi oposisi juga memiliki kepentingan yang sama pentingnya
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, baru-baru ini mengungkapkan pandangan terkait kemungkinan menjadi oposisi jika dirinya gagal memenangkan Pemilihan Presiden 2024. Pernyataan ini menyorot pandangan politik yang berpotensi memengaruhi arah politik nasional.
Anies, yang ditemui di Jakarta Pusat pada hari Rabu (13/3), tidak secara langsung menyatakan bahwa dia akan bergabung dengan kubu oposisi jika kalah dalam kontestasi tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya bagi kubu yang kalah untuk berada di luar pemerintahan.
"Dalam pandangan saya, bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan, dan dua-duanya sama-sama penting," katanya.
Pernyataan ini bukanlah yang pertama kali disampaikan oleh Anies. Sebelumnya, dalam debat perdana Pilpres 2024 pada 12 Desember tahun sebelumnya, ia telah mengingatkan bahwa tidak boleh terlalu sulit untuk berada di posisi oposisi.
Namun demikian, Anies tidak memberikan jawaban yang tegas mengenai kemungkinan menjadi oposisi pasca Pilpres 2024. Ia menyebut bahwa proses pemilihan masih berlangsung, dan ia akan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadwalkan diumumkan pada tanggal 20 Maret.
"Kita tunggu sampai tanggal 20 (Maret), baru kemudian kita akan sampaikan," katanya.
Pernyataan ini menimbulkan spekulasi dan pertanyaan tentang implikasi politik dari kemungkinan Anies menjadi oposisi. Di satu sisi, ada yang menyambut baik langkah ini sebagai upaya untuk memperkuat sistem demokrasi dengan kehadiran oposisi yang kuat. Namun, di sisi lain, ada yang khawatir akan potensi konflik politik yang mungkin terjadi jika hasil Pemilu 2024 menimbulkan ketegangan politik yang tinggi.
Sebelumnya, KPU RI telah melakukan rekapitulasi suara di 16 provinsi di Indonesia, dan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Dengan demikian, keputusan akhir mengenai presiden terpilih akan segera diumumkan, dan implikasi politiknya pun akan segera terungkap.
