Anies Baswedan Menyatakan Respons Terhadap Takedown Videotron AMIN: Tidak Netral
Anies menilai bahwa sikap tidak netral dapat merugikan proses demokrasi
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan tanggapan terkait penurunan videotron AMIN di DKI Jakarta dan Kota Bekasi, Jawa Barat. Anies mengungkapkan keprihatinannya terhadap tindakan tersebut, merujuk pada ketidaknetralan pihak yang bertanggung jawab atas penurunan videotron yang sebelumnya dipasang secara sah.
"Dengan diturunkannya videotron tersebut, dapat diartikan bahwa jika ada sikap yang tidak netral, pemerintah harus turun tangan. Jika ada pihak yang melarang pemasangan yang sah dan sesuai ketentuan, itu berarti tidak netral," ujar Anies di Kabupaten Barru, Sulsel, pada Rabu (17/1).
Anies menekankan perlunya pemerintah mendisiplinkan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak mampu menjaga netralitasnya menjelang Pemilu 2024. Netralitas ASN, TNI, dan Polri dianggap sebagai hal yang harus diwujudkan.
"Jadi saya tegaskan bahwa netralitas harus benar-benar diwujudkan," tandasnya.
Dalam konteks ini, Anies berkomitmen bahwa jika AMIN terpilih, para ASN, TNI, dan Polri yang mengalami pergeseran jabatan karena sikap netral akan dikembalikan ke posisi semula dan sanksi yang diberlakukan akan dicabut.
"Saya yakin bahwa netralitas itu tidak memerlukan biaya tambahan atau kegiatan ekstra. Menjadi tidak netral, melakukan intervensi, itulah yang memerlukan kegiatan khusus," ungkapnya.
Anies mengajak seluruh ASN, TNI, dan Polri untuk mematuhi perintah dan instruksi Presiden Joko Widodo agar tetap netral dalam Pemilu 2024 mendatang.
"Untuk ASN, TNI, dan Polri, pesan yang sama: mari kita jalankan perintah Presiden untuk tetap netral. Jika ada sanksi karena netral, demosi, kami berkomitmen untuk mengembalikan posisi semula," tandasnya.
